Berita Pangkalpinang

Perkembangan Kerajinan Pewter Perlu Ada Peraturan yang Jelas

Perkembangan kerajinan Pewter di Bangka Belitung tidak seperti yang diharapkan bahkan terkesan mati suri.

Perkembangan Kerajinan Pewter Perlu Ada Peraturan yang Jelas
Bangkapos/Zulkodri
Sekretaris Dewan Kesenian Daerah Kota Pangkalpinang, Erik Handoko. 

BANGKAPOS.COM -- Perkembangan kerajinan Pewter di Bangka Belitung tidak seperti yang diharapkan bahkan terkesan mati suri. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Dewan Kesenian Daerah Kota Pangkalpinang, Erik Handoko.

Pasalnya jumlah pengrajin pewter di Bangka Belitung semakin sedikit. Ditambah lagi kontinuitas jumlah kunjungan pariwisata yang tidak imbang antara yang datang dan pergi.

“Jumlah pengrajin pewter ini semakin berkurang sekarang yang ada totalnya ada enam pengrajin saja 3 di Pangkalpinang, 2 di Muntok Bangka Barat, satu di Kabupaten Bangka dan belitung satu orang. Hampir tidak ada penerus lagi, kalau ada yang meninggal maka habislah pengrajin pewter di Bangka, kalau tidak kita tumbuhkan,” ujarnya

Selain itu tersendatnya perkembangan kerajinan pewter, lanjut Erik lantaran membutuhkan modal yang cukup besar Juga perlu ada komitmen yang kuat baik dari pemerintah, PT Timah, pihak terkait maupun dari pengrajin sendiri.

“ Dulu ada juga pelatihan dari pemerintah sekitar tahun 2013-2014, namun jumlah peserta hanya 10 orang, karena anggaran terbatas. Mereka kita tempatkan di 3 home industri di Pangkalpinang,” ujar Erik.

Untuk modal sendiri, lanjut Erik pada dasarnya sudah ada dua solusi melalui CSR baik dari PT Timah maupun perusahaan lainnya.

Hanya saja kendalanya ketika pinjaman modal itu mencapai ratusan juta, maka perlu ada jaminan atau anggunan.

“Sebenarnya sudah ada kerjasama CSR, PT Timah, Telkom Bank pemerintah tetapi permasalahan kaitan dengan anggunan yang dibutuhkan oleh lembaga Penjamin Dana bergulir. Kalau hanya 10-20 juta, bisa melalui kalau sudah ratusan juta harus berbadan hukum. Dan perusahaan sudah memiliki akta notaris, dimana setiap barang dijual kena pajak, sesuai aturan berapa biaya produksi yang kena pajak,” ungkap Erik.

Untuk bahan baku ini, pengrajin juga kesulitan, karena harus ada aturan legalitas yang jelas untuk mendapatkan bahan baku timah. Ini kendala sendiri bagi pengrajin.

Sebab untuk bahan baku harganya mengikuti harga pasar dan tidak murah, serta tidak sembarangan. Maka harus ada payung hukum atau aturan yang jelas soal bahan baku ini.

“Beli bahan baku itu, setahu saya tidak boleh hanya satu atau dua keping saja, harus perbalok. Harganya kan tidak murah bahan saja bisa tembus Rp 5 Juta. Dulu sempat ada wacana kerjasama dengan pusmet Muntok, tapi ngak tahu apakah sudah terealisasi atau belum. Timah inikan barang strategis tidak sembarangan dibeli, ada aturan tersendiri,” ungkapnya.

Sedangkan peran pemerintah sejauh ini pada dasarnya sudah berupaya membantu para pengrajin. Hanya saja menurut Erik juga perlu ada aturan apakah itu peraturan walikota, atau kepala daerah lainnya.

“Misalnya ada perwako, yang isinya mewajibkan memberikan cenderamata atau suvenir kepada para tamu yang berkunjung ke Bangka belitung berupa kerajinan pewter yang dipesan atau dibeli dari pengrajin,” ucapnya.
Dengan adanya kebijakan itu, tentunya para pengrajin pewter juga akan terbantu.

Selain itu sekaligus sebagai ajang promosi kepada daerah lain, bahwa di Bangka Belitung ada Cenderamata khusus dan khas yang tidak sama dengan daerah lain.

Penulis: zulkodri
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved