BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Jelang sidang sengketa Pilpres 2019, Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengungkap fakta baru yang akan dijadikan alat bukti persidangan.

Tim hukum Prabowo-Sandi menyebut Calon wakil presiden nomor 01, Maruf Amin, melanggar UU Pemilu.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Hukum Bambang Widjojanto saat mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (10/6/2019) sore.

Kedatangan Tim Hukum Prabowo-Subianto ke MK pada Senin sore adalah untuk menambahkan beberapa poin permohonon sengketa.

Satu di antaranya adalah dugaan Maruf Amin melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bambang Widjojanto menilai Maruf melanggar UU Pemilu karena namanya masih tercatat sebagai pejabat bank milik pemerintah.

"Di kolom D-nya itu apakah sudah menandatangani pengunduran diri sebagai karyawan atau pejabat dari BUMN, ternyata beliau tidak memberi contreng."

"Katanya belum. Kok sampai sekarang belum juga," kata Bambang di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Kompas.com, Senin.

Terkait tudingan tersebut Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memberikan tanggapannya.

Dirangkum Tribunnews dari Kompas.com, berikut tanggapan TKN dan BPN terkait dugaan Maruf Amin melanggar UU Pemilu :