DPRD Bangka Tengah Gelar Rapat Paripurna Pertama Setelah Idul Fitri 1440 Hijriah

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah menyelenggarakan rapat paripurna perdana pasca Lebaran 2019

DPRD Bangka Tengah Gelar Rapat Paripurna Pertama Setelah Idul Fitri 1440 Hijriah
Istimewa/Dokumentasi DPRD Bangka Tengah
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah menyelenggarakan rapat paripurna perdana pasca Lebaran 2019, Rabu (12/6). 

BANGKAPOS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah menyelenggarakan rapat paripurna perdana pasca Lebaran 2019, Rabu (12/6).

Rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat DPRD setempat tersebut beragendakan Penyampaian Ranca­ng­an Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bangka Tengah Tahun 2018, dan Penyampaian Raperda Kabupaten Bangka Te­ngah Masa Persidangan II Tahun 2019.

Rapat dibuka langsung oleh Ketua DPRD Bangka Tengah, Algafry Rahman, didampingi pimpinan DPRD Bangka Te­ngah lainnya. Hadir pula pada ke­sempatan itu Bupati Bangka Tengah, Ibnu Saleh, Wakil Bupati Bangka Te­ngah, Yuliyanto Satin, Sekda Bangka Tengah, Sugianto, perwakilan Polres Bangka Tengah, Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, perwakilan Dandim 0413/Bangka, perwakilan Pengadilan Negeri Koba, staf ahli dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Bangka Tengah, serta peserta rapat lainnya.

Dalam rapat tersebut, sebelum menyampaikan raperda tahun 2019 yang memuat tiga rancangan, Bupati Ibnu Saleh terlebih dahulu menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri kepada hadirin.

“Taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin,” kata Ibnu.

Adapun tiga raperda yang disampaikan yakni Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Raperda tentang Cagar Budaya, serta Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Bangka Tengah Tahun 2019-2038.

Menurut Ibnu, ketiga rancangan peraturan daerah tersebut sangat dibutuhkan saat ini. Raperda terkait dengan penyalahgunaan narkoba, misalnya, sa­ngat dibutuhkan mengingat Bangka Tengah merupakan jalur penghubung antarkabupaten di Pulau Bangka sehingga berpotensi menjadi wilayah penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, lalu lintas manusia di Negeri Selawang Segantang juga cukup tinggi karena menjadi wilayah peng­hubung. Dengan demikian, kekhawatiran terkait penyalahgunaan narkoba pun cukup tinggi.

“Yang kedua, yaitu ranca­ngan tentang Cagar Budaya yang harapannya adalah pelestarian, pengayaan, dan penjagaan kebudayaan yang menggambarkan karakter dan identitas masyarakat Bangka Tengah. Menjaga budaya merupakan hal pen­ting untuk menjaga dan membangun kepribadian dan menjaga kearifan lokal,” tutur Ibnu.

Sementara, Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Bangka Tengah Tahun 2019-2038 dibutuhkan untuk memanfaatkan kekuatan sumber daya daerah Bangka Tengah dan menjadi peluang pengembangan daerah menjadi lebih berkembang.

Ibnu menyebut, industri merupakan salah satu pilar ekonomi yang memberikan dampak sebagai pendorong kemajuan ekonomi dan industri.

“Kegiatan seperti ini merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan semaksimal mungkin untuk membangun bangsa dan negara, khususnya otonomi daerah Bangka Tengah,” katanya. (adv/r3/shi)

Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved