Berita Sungailiat

Bupati Bangka Peringat Honorer Malas Kerja, Tak Diperpanjang Kontrak

Dalam pertemuan tersebut Mulkan terlihat buka-bukaan dan berbicara tegas terkait disiplin pegawai yang ada di Pemkab Bangka.

Bupati Bangka Peringat Honorer Malas Kerja, Tak Diperpanjang Kontrak
Bangkapos.com/Riki Pratama
Bupati Bangka Mulkan bersama kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah ( BKSDMD) Pemerintah Kabupaten Bangka mengumpulkan sebanyak 54 pegawai honorer dan PNS yang ditemukan tidak masuk usai libur lebaran kemarin, hasil sidak Bupati Bangka. 

BANGKAPOS.COM-- Bupati Bangka Mulkan bersama kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKSDMD) Pemerintah Kabupaten Bangka mengumpulkan sebanyak 54 pegawai honorer dan PNS yang mangkir kerja pasca libur lebaran, Senin (10/6/2019) lalu berdasarkan hasil sidak Bupati Bangka.

Dalam pertemuan tersebut Mulkan terlihat buka-bukaan dan berbicara tegas terkait disiplin pegawai yang ada di Pemkab Bangka.

Ditegaskannya, hal utama dalam bekerja adalah masalah disiplin, sehingga dirinya tegas akan memberikan sanksi terhadap siapapun yang melanggar.

"Saya sudah sampaikan utama dan utama kedisiplinan kita, mungkin selama ini, hanya sida  tanpa sanksi. Ketika sidak selesai tidak ada tindak lanjut, sidak juga dilakukan pada satu hari, dari BKD dan OPD tapi kali ini kami langsung turun, lakukan empat hari ini harus kita tegakkan kedisiplinan ini,"ungkap Bupati Bangka dihadapan 54 pegawai honorer dan PNS yang tak masuk kerja usai libur lebaran kemarin, Jumat (14/6/2019) diruang OR Kantor Bupati.

Pada kesempatan itu, ia juga mempersilahkan bagi siapapun pegawai yang ingin mengundurkan diri, bila tidak sanggup untuk disiplin dalam bekerja, baik tenaga kontrak dan PNS di Pemkab Bangka.

"Bagi PNS mempengaruhi pada kenaikan pangkat saya sampaikan, karena kehadiran lah menjadi referensi kami kedepan, jangan berleha leha. Dan juga tenaga kontrak belum jadi PNS mau macam-macam, jujur, banyak PNS kita, non golongan sampai hari ini menunggu, jangan sombong jadi tenaga kontrak, kontrak itu per tahun, tergantung kemampuan daerah, bagi malas-malasan kita berhentikan tidak perpanjang kontrak, karena jadi beban pemerintah daerah,"tegas Mulkan. (Bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved