BANGKAPOS.COM - Saat sidang gugatan hasil Pemilihan Presiden 2019 bergulir Mahkamah Konstitusi (MK), beredar kabar tentang info kembali diberlakukannya pembatasan akses media sosial oleh pemerintah. Benarkah kebijakan itu kembali dibuat?

Melansir artikel dari Kominfo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa lalu lintas media sosial saat ini dianggap sudah terlalu liar.

Hal ini dilihat dari berbagai opini publik yang terbangun, sehingga dapat menimbulkan kekacauan yang berdampak pada penambahan beban pengamanan nasional.

Namun, Menko Polhukam menambahkan bahwa pembatasan media sosial yang telah dilakukan pada 22 hingga 25 Mei lalu sudah selesai dan dicabut.

“Itu hanya kita gunakan kalau keadaan betul-betul membutuhkan.

Kami sudah meminta maaf kepada masyarakat pengguna internet dan medsos yg dirugikan.

Tetapi, kami juga memberikan pemahaman bahwa kepentingan negara dan bangsa lebih besar dari kepentingan perorangan dan kelompok,” ucap Menko Polhukam di kantornya, Kamis (13/6/2019).

Karena itu, Menko Polhukam mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk tidak membiarkan berita hoaks dan berita negatif terus berkembang bebas di Indonesia.

Sehingga pemerintah tidak perlu mengambil langkah membatasi akses media sosial.

“Jangan biarkan berita hoaks yang negatif, merusak, bohong, mengadu domba itu dibiarkan berkeliaran di negara Indonesia.