DPRD Bangka Belitung Bersama Kementerian ESDM Bahas Masalah Ekspor Timah

DPRD Babel pada hari Jumat mengadakan rapat perihal datangnya aduan dari smelter timah tentang sulitnya mengekspor timah kepada DPRD Babel.

DPRD Bangka Belitung Bersama Kementerian ESDM Bahas Masalah Ekspor Timah
ist
DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) pada hari Jumat (14/06/2019), mengadakan rapat perihal datangnya aduan dari smelter timah tentang sulitnya mengekspor timah kepada DPRD Provinsi. 

BANGKAPOS.COM - DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) pada hari Jumat (14/06/2019), mengadakan rapat perihal datangnya aduan dari smelter timah tentang sulitnya mengekspor timah kepada DPRD Provinsi.

Rapat yang digelar di ruang badan musyawarah (Banmus) ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, yang didampingi oleh dua orang wakilnya Deddy Yulianto dan Tony Purnama.

Turut hadir dalam rapat kali ini perwakilan dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, PT Sucofindo, Polda Babel, dan Surveyor Indonesia.

Dalam rapat kali ini Didit Srigusjaya mengatakan jika DPRD sengaja mengundang pihak terkait, perihal keluhan sulitnya melakukan kegiatan ekspor dari para pengusaha timah, sehingga menimbulkan persepsi jika ada monopoli ekspor.

Namun setelah mendengar penjelasan dari pihak Kementerian ESDM dan Surveyor Indonesia ternyata tidak ada pelarangan ekspor, dengan catatan semua semua peraturan ekspor terpenuhi. Seperti asal usul barang, dan Izin Usaha Pertambangannya (IUP) jelas.

"Setelah dijelaskan oleh pihak Surveyor dan ESDM, ternyata tidak ada pelarangan ekspor, asal semua aturan ekspornya ini jelas," ujar Didit saat ditemui seusai rapat, Jumat (14/6/2019).

Untuk kedepannya Didit mengatakan tata kelola timah di Babel ini harus dipastikan baik, terebih lagi tata kelola timah di Babel ini menjadi percontohan tata kelola timah di tingkat nasional.

Didit juga berharap agar pihak eksekutif turut hadir dalam menangani permasalahan mengenai ekspor timah ini, tidak hanya diserahkan kepada DPRD saja.

"Maka disini butuh sinergi lah antara pemerintah daerah dengan DPRD, kalau hanya diserahkan kepada DPRD jujur saja kita juga kewalahan, kita minta pemprov juga harus dapat melakulan koordinasi, ya paling tidak melakukan pembicaraan usulan kepada pemerintah pusat," tegas Didit.

Didit juga mengatakan jika ia akan kembali melakukan rapat eksternal, dikarenakan masih banyak hal yang harus dibahas, sedangkan waktu untuk jalannya rapat cukup singkat.

Sementara itu perwakilan dari Kementrian ESDM Supriyanto mengatakan jika jalannya rapat hari ini cukup kondusif, dan membuat pencerahan tentang pengelolaan timah untuk kedepannya.

"Rapat berjalan kondusif dan membuat penjelasan lebih terang tentang pengelolaan timah ke depan," ujar Supriyanto.

Senada dengan Didit, Supriyanto juga mengatakan jika hal ini memerlukan koordinasi lintas sektor antara pihak yang berkepentingan seperti PT Sucofindo, Surveyor, pemerintah pusat, dan pihak legislatif.

Ia juga mengatakan jika bahasan rapat kali ini tidak bisa diselesaikan dalam satu kali rapat ini saja, sehingga perlu dilakukan pertemuan tambahan untuk melakukan pembahasan yang lebih luas. (adv/Muhammad Rizki/R1)

Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved