Wujudkan Pelayanan Excellent, DP3ACSKB Babel Bina Aparatur Dukcapil se-Babel

Acara ini dibuka oleh Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Susanti didampingi oleh Kepala Bidang Dukcapil Amarullah

Wujudkan Pelayanan Excellent, DP3ACSKB Babel Bina Aparatur Dukcapil se-Babel
Diskominfo Babel/Lisia Ayu
Rapat Koordinasi Pembinaan Aparatur Bidang Administrasi Kependudukan (DP3ACSKB) se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (17/6/2019) dI Rumah Makan Pagi Sore Air Itam. 

BANGKAPOS.COM - Guna mewujudkan pelayanan yang excellent, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Koordinasi Pembinaan Aparatur Bidang Administrasi Kependudukan (DP3ACSKB) se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (17/6/2019) dI Rumah Makan Pagi Sore Air Itam.

Acara ini dibuka oleh Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Susanti didampingi oleh Kepala Bidang Dukcapil Amarullah dan Kabid Mutasi BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Suwarno.

"Capaian-capaian kinerja teman-teman Dinas Dukcapil se-Bangka Belitung sudah bagus di mata Pemerintah Pusat, yakni sudah pada zona biru baik untuk capaian perekaman e-KTP maupun kepemilikan akta kelahiran sudah diatas target, ini menunjukkan kinerja Dukcapil sudah baik," jelas Susanti.

Susanti menyebutkan saat ini pemerintah pusat melihat Bangka Belitung ini seperti mutiara, baik, cantik dan ramah, hal ini harus kita pertahankan dan bahkan harus ditingkatkan dengan mencari inovasi baru.

"Sehubungan dengan aparatur, pengangkatan, pengisian formasi, pemindahan/mutasi, pemberhentian pejabat Dukcapil, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati dan bahas disini karena kita benar-benar perlu orang yang kompeten," tambah Susanti.

Susanti juga menuturkan bahwa permasalahan yang sering ditemui dengan urusan aparatur Dukcapil ini masih banyak yang belum berpedoman pada Permendagri Nomor 76 Tahun 2015.

Persyaratan yang kadang belum lengkap dan mekanisme pengusulan pejabat harus melalui Gubernur selaku PPK tingkat Provinsi untuk usulan ke Pusat, sedangkan untuk pejabat Dukcapil Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur.

"Petugas front office harus bisa memberikan pelayanan yang membahagiakan bagi masyarakat, kita harus bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat misalnya masyarakat yang datang dari pelosok harus bisa dilayani secara langsung dan bisa langsung jadi berkas kependudukannya hari itu juga, jadi petugas di Dinas Dukcapil harus dipilih benar benar yang qualified yang melayani dengan hati sehingga tercipta pelayanan yang excellent," tutupnya. (*)

Penulis : Lisia Ayu

Editor: khamelia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved