Berita Sungailiat

Bupati Bangka Tandatangani Nota Kesepakatan Bersama Direktorat Jenderal Pajak

Bupati Kabupaten Bangka, Mulkan menghadiri nota kesepakatan bersama terkait optimalisasi penerimaan Pajak Pusat dan Daerah

Bupati Bangka Tandatangani Nota Kesepakatan Bersama Direktorat Jenderal Pajak
IST/Pemkab Bangka
Bupati Kabupaten Bangka, Mulkan, menghadiri nota kesepakatan bersama terkait optimalisasi penerimaan Pajak Pusat dan Daerah, di ruang Mahligai, Rumah Dinas Gubernur Babel, pada Selasa (18/6/2019). 

BANGKAPOS.COM--Bupati Kabupaten Bangka, Mulkan menghadiri nota kesepakatan bersama terkait optimalisasi penerimaan Pajak Pusat dan Daerah, di ruang Mahligai, Rumah Dinas Gubernur Babel, pada Selasa (18/6/2019).

Penandatanganan tersebut juga dilakukan Wakil Gubernur Provinsi Babel, Wakil Wali kota Pangkalpinang, Bupati Belitung, Bupati Belitung Timur, Bupati Bangka Tengah, Bupati Bangka Barat, Bupati Bangka Selatan, Kakanwil BPN Provinsi Babel dan Kakanwil DJP Sumsel dan Babel.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen antara Gubernur dan Bupati/Wali kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pertanahan se Provinsi Babel terkait kerja sama pengelolaan barang milik daerah bidang pertanahan dan kegiatan sosialisasi pemanfaatan kependudukan.

Bupati mengatakan ada beberapa permasalahan yang ditemui dalam pemaksimalan percepatan penggalian PAD, seperti masih adanya tunggakan PBB dan hotel harus segera dicarikan.

"Solusinya, lebih lanjut, dalam rapat disampaikan beberapa upaya peningkatan pendapatan. Di antaranya dengan pembuatan aplikasi e-BPHTB dan berkoordinasi dengan Bank Sumsel Babel dengan alat pencatatan transaksi di setiap restoran dan hotel," ungkap Bupati Mulkan, Selasa (18/6/2019).

Selain itu, lanjutnya akan dilakukan pembentukan tim optimalisasi perolehan pajak dengan melibatkan OPD dan pihak Kejaksaan untuk membantu mendorong kepedulian membayar pajak.

Sebelumnya, Bupati Bangka, Mulkan, melakukan stressing kepada segenap Kepala OPD Pemkab Bangka untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran. Hal tersebut disampaikannya pada acara coffee morning, Senin (17/6/19) di OR Setda Bangka.

Ia menegaskan apabila hingga batas waktu yang telah disepakati para kepala OPD tidak mampu melaksanakannya maka dirinya akan memberikan sanksi tegas hingga bisa berupa pembebasan jabatan kepada pejabat bersangkutan.

“Apa yang saya sampaikan ini merupakan acuan kami kedepan pada akhir Desember 2019 ini, apabila ada OPD yang tidak bisa melaksanakan kegiatan yang sesuai floting otomatis akan menjadi penilaian kami. Dalam hal ini terutama kepada kepala dinas akan kita bebaskan jabatan artinya mereka tidak bisa bekerja dengan baik,” tegasnya.

Ia mengimbau semua kepala OPD dapat bergerak cepat sebelum batas waktu yang disepakati sehingga Kabupaten Bangka tidak terkenal pinalti dari Pemerintahan Pusat.

(Bangkapos/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved