Berita Pangkalpinang

Dirjen Dukcapil Tinjau Pelayanan di Pangkalpinang, Koreksi Program GISA yang Belum Terpenuhi

Program nasional GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi kependudukan), dari beberapa unsur yang didalamnya

Dirjen Dukcapil Tinjau Pelayanan di Pangkalpinang, Koreksi Program GISA yang Belum Terpenuhi
Bangka Pos/Ira Kurniati
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif kunjungi kantor Dukcapil Pangkalpinang, disambut oleh wakil wali kota Pangkalpinang, Muhammad Sopian dan Asisten I Suparyono, bersama pegawai Dinas Dukcapil lainnya, Selasa (18/6/2019). 

BANGKAPOS.COM -- Dirjen kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, mengunjungi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk melihat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, Selasa (18/6/2019) sore.

"Kami datang memastikan semua layanan dukcapil seperti yang kita programkan. Kita sudah memasuki era digital. Saya lihat Pangkalpinang sudah mulai mengikuti itu, seperti kartu keluarga dengan tanda tangan digital. Kepala dinas di luar kota kita masih bisa melaksanakan pelayanan. Tanda tangan dilaptop lalu kirim. Bisa mengakses dimana dan kapan saja," ujar Zudan kepada bangkapos.com, Selasa (18/6/2019).

Dia mengatakan, untuk program nasional GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi kependudukan), dari beberapa unsur yang didalamnya, Pangkalpinang dinilai sudah menerapkan unsur-unsur tersebut. Seperti sadar pelayanan, dimana petugas memberikan layanan yang membuat masyarakat terbantu dan merasa senang.

"Saya lihat ruangannya bagus, menggunakan AC (pendingin ruangan), petugasnya ramah. Unsur sadar pelayanan sudah terpenuhi," katanya.

Selain itu, dari segi masyarakat dinilai sudah turut berpartisipasi. Misalnya pembuatan KTP bagi yang telah berusia 17 tahun. Memiliki kartu kelahiran bagi bayi baru lahir maupun surat kematian dikeluarkan bagi orang yang telah meninggal.

Hanya saja ada unsur yang belum dipenuhi secara optimal. Zudan menyebut yakni unsur sadar pemanfaatan data. Menurutnya, OPD yang baru mengakses hanya Bakuda (Badan Keuangan Daerah). Dia mengatakan, ini bisa jadi pilot project untuk OPD lain sehingga saat masyarakat ingin mencari pekerjaan atau mendaftarkan sekolah, dengan memasukkan NIK langsung bisa mendapatkan data diri yang bersangkutan.

Dia pun mengimbau agar masyarakat melakukan updating data. Data penduduk harus dilaporkan sesuai dengan kondisi saat itu. Misalnya yang telah menikah untuk melaporkan updating data. Termasuk saat menamatkan pendidikan untuk melaporkan jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh.

(Bangka Pos/Ira Kurniati)

Penulis: Ira Kurniati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved