Berita Pangkalpinang

Disaksikan KPK,Ditjen Pajak dan Kepala Daerah se-Babel Tandatangan MoU Optimalisasi Penerimaan Pajak

Para Kepala Daerah se-Bangka Belitung mendatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak

Disaksikan KPK,Ditjen Pajak dan Kepala Daerah se-Babel Tandatangan MoU Optimalisasi Penerimaan Pajak
BANGKA POS / DEDY QURNIAWAN
Penandatangan MoU bersama kepala daerah se-Babel menegenai Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah dan Kerjasama Pengelolaan Barang Milik Daerah bidang Pertahanan bersama Ditjen Pajak Sumsel-Babel dan BPN Babel, Selasa (18/6/2019). Penadantanganan MoU dilakukan di Gedung Mahligai, Rumah Dinas Gubernur Babel 

BANGKAPOS.COM - Para Kepala Daerah se-Bangka Belitung mendatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kantor Wilayah Sumatera Selatan-Bangka Belitung dan BPN Babel di Gedung Mahligai, Rumah Dinas Gubernur Babel, Selasa (18/6/2019).  MoU yang ditandatangi tersebut terkait Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah serta Kerjasama Pengelolaan Barang Milik Daerah bidang Pertanahan dan disaksikan Pimpinan KPK Saut Situmorang.

Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sumsel Babel Imam Arifin menjelaskan penandatangan MoU ini dilakukan karena penerimaan pajak daerah termasuk di Babel perlu ditingkatkan. Tugas penerimaan pajak, menurutnya bukan hanya tugas pemerintah pusat sebab dana yang dikumpulkan juga dinikmati oleh daerah.

"Jadi mari kita sama-sama meningkatkan kue penerimaan ini agar APBN bisa meningkat, dana perimbangan meningkat, dan kesejahteraan rakyat semakin baik," katanya.

APBD Babel, termasuk APBD kabupaten kota masih banyak mengandalkan dana transfer pusat ke daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Perimbangan, dan Dana Desa. Dana tersebut berasal dari penerimaan pajak yang dikembalikan kepada APBD dalam bentuk dana transfer itu.

"Kenapa hari ini kita lakukan MoU, agar optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah bisa menaikkan penerimaan daerah sehingga APBD juga meningkat," kata Imam.

Dari paparan Imam, secara umum postur APBD Babel dan APBD seluruh kabupaten kota, juga masih mengandalkan dana transfer pusat ke daerah. Sementara peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam postur APBD hanya sekitar 12 persen saja.

"Jadi PAD-nya hanya 11-12 persen. Sisanya sekitar 89 persen dari pusat. Ini menunjukkan hampir 90 persen APBD dipasok dari DAU DAK. Makanya kalau penerimaan pajaknya jeblok seperti pada 2016 dan 2017, bisa kejadian transfer daerahnya dievaluasi oleh Menteri Keuangan," katanya.

Masalahnya, persentase penerimaan Pajak Pusat di di daerah yang merupakan sumber dana transfer ke daerah juga mengalami penurunan. Ditjen Pajak nantinya akan melakukan pendampingan di Badan Keuangan Daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di daerah seperti pelatihan kpmpetensi hingga sharing data.

"Ini (penerimaan pajak daerah) perlu menjadi evaluasi makanya kita perlu melakukan MoU hari ini agar Tax Rasio meningkat. Tax Rasio ini menunjukkan kepatuhan masyarakat membayar pajak," katanya.

Wacana Pendaftaran Tanah eks-Asing di Babel

Halaman
12
Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved