Berita Pangkalpinang

KPK Wanti-wanti Praktik Liar Sektor Pertambangan dan Kehutanan di Babel

Masih ditemukan banyak sektor tambang yang menggerakkan ekonomi namun tidak pernah tercatat oleh negara.

KPK Wanti-wanti Praktik Liar Sektor Pertambangan dan Kehutanan di Babel
BANGKA POS / DEDY QURNIAWAN
Pimpinan KPK RI Saut Situmorang 

BANGKAPOS.COM - Pimpinan KPK Saut Situmorang mengatakan, indikator tim KPK Korwil Sumatera di Babel juga nantinya dapat diukur secara kasat mata apakah masih ada tambang-tambang liar di Babel. Ini ia sampaikan saat ditanyai mengenai kebocoran pendapatan negara dari sektor pertambangan di Babel selama ini.

Menurut dia, memang masih ditemukan banyak sektor tambang yang menggerakkan ekonomi namun tidak pernah tercatat oleh negara. Dia mewanti-wanti hal ini.

"Kami akan mulai menegaskan siapa melakukan apa, itu harus jelas di setiap titik. Tidak hanya dilihat-lihat saja, tetapi harus berlanjut. Ini harus segera dihentikan, bahkan saya katakan, key performance indicator tim Korwil ini akan diukur dari masih ada atau tidak yang liar-liar ini," beber Saut pada konferensi pers setelah acara pendatanganan nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kantor Wilayah Sumatera Selatan-Bangka Belitung dan BPN Babel di Gedung Mahligai, Rumah Dinas Gubernur Babel, Selasa (18/6/2019).

Dia menegaskan, bahwa setiap titik pengelolaan tambang di bumi Serumpun Sebalai harus jelas. Praktik liar harus segera dihentikan.

Hal ini akan menjadi penekanan kepada kerja tim Korwil Korsupgah KPK.

"Kami tahu memang ada beberapa yang menggunakan kekuatan-keuatan yang sebenarnya tidak perlu," katanya.

Saut juga menyebut pihaknya juga akan menindaklanjuti adanya 44 IUP non-CnC yang saat ini disebut sudah tidak diperpanjang lagi.

"Ada 44 IUP ini kami sedang pelajari, bagaimana kelanjutan perizinannya," ucap dia.

Sementara di sektor kehutanan, Saut mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan bahwa ada praktik eksploitasi kawasan hutan. Negara disebut tidak mendapatkan apa-apa dari praktik tersebut.

"Ini tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Nanti harus jelas, siapa melakukan apa di setiap titik di menyangkut pertambangan dan kehutanan. Saya bahkan tadi, dari tim di Jakarta, (mengajak) mari melakukan hal yang sama. Kalau memang kami nanti sama-sama, kami membuka hal-hal terkait penindakan ataupun pelanggaran yang dilakukan beberapa pihak," beber dia.

KPK juga akan mendorong pembahasan Raperda RZWP3K Babel. Ini akan dijadikan satu di antara prioritas kerja Korwil KPK di Sumatera.

Menurut Saut, banyak aspek penting yang terkait dengan RZWP3K Babel. "Dari sisi kesejahteraannya, keamanannya, kepastian hukum dan seterusnya. Kami dorong dan sudah masuk salah satu agenda prioritas dari Korwil kami," ujar Saut.

(Bangka Pos / Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved