Berita Bangka Barat

Pelantikan 10 Pejabat Bangka Barat Dipertanyakan, Ketua DPRD: Kita akan Konsul ke Komisi ASN

DPRD Kabupaten Bangka Barat mempertanyakan proses pelantikan 10 pejabat eselon II atau setingkat Kepala Dinas yang dilakukan oleh Bupati

Pelantikan 10 Pejabat Bangka Barat Dipertanyakan, Ketua DPRD: Kita akan Konsul ke Komisi ASN
(BANGKA POS / DEDY QURNIAWAN)
Suasana pelantikan pejabat eselon II dan III lingkungan Pemkab Babar oleh Sekretaris Daerah Babar Yunan Helmi, Rabu (30/1/2019). Pelantikan berlangsung gedung Diklat, Komplek Perkantoran Pemkab Babar. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA – DPRD Kabupaten Bangka Barat mempertanyakan proses pelantikan 10 pejabat eselon II atau setingkat Kepala Dinas yang dilakukan oleh Bupati Markus, pada Rabu (12/6/2019) lalu.

Pasalnya, kata Ketua DPRD Bangka Barat, Samsir kepada wartawan, Selasa (18/6/2019), 10 pejabat tersebut sudah dilantik pada Rabu (30/1/2019) masa pemerintahan Bupati Bangka Barat, Parhan Ali.

“Karenanya kita belum tahu yang mana sah dan mana yang tidak sah. Nanti dalam waktu dekat akan kita konsultasikan ke Komisi ASN. Katanya ada rekomendasi dari Komisi ASN untuk melantik ulang, sampai sekarang kita belum dapat surat rekomendasi itu,” kata Samsir kepada wartawan Rabu (18/6/2019) sore.

Apakah pelantikan dimasa pemerintahan Bupati Parhan Ali yang didelegasikan ke Sekda Yunan Helmi tidak sah. Dan yang sah, adalah pelantikan yang dilakukan oleh Bupati Markus.

Tapi kata Samsir, bila pelantikan yang dilakukan oleh Bupati Markus yang disebut rekomendasi dari KASN tidak sah, maka pelantikan ini merupakan kesalahah fatal.

“Kalau yang kedua ini kesalahannya fatal bisa saja Bupati di impeacment (diturunkan—red). Kalau hak interpelasi itu kan masih ringan, yang berat kalau kesalahan fatal itu di impeacment. Kita lihat nanti seperti apa,” tandas Samsir.

Kesalahan fatal ini tambah Samsir berimbas pada penggunaan keuangan dan anggaran di Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat. Dan permasalahan ini sangat rumit dan harus diselesaikan.

Pejabat yang menggunakan anggaran dari SK Tugas yang tidak sah, pengeluaran anggaran pun menjadi tidak sah.

“Kita tidak ingin permasalahan ini dibiarkan. Kita bukan mencari kesalahan, tapi kita ingin mencari kebenaran dan melakukan perbaikan untuk Bangka Barat ini agar lebih baik lagi,” pungkas Samsir.

(Bangka Pos / Hendra)

Caption:

Ketua DPRD Bangka Barat, Samsir. Foto: Bangka Pos / Hendra

Penulis: Hendra
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved