Berita Pangkalpinang

BPK RI Perwakilan Babel Sentil Empat Kabupaten yang Terlambat Serahkan Laporan Keuangan

Kepala BPK RI Perwakilan Babel Widhi Widayat sempat menyentil empat kabupaten di Babel yang terlambat menyerahkan laporan keuangan

BPK RI Perwakilan Babel Sentil Empat Kabupaten yang Terlambat Serahkan Laporan Keuangan
BANGKA POS / DEDY Q
Penyerahan LHP LKPD 2018 kepada Pemkab Belitung di auditorium kantor BPK RI Perwakilan Babel, kawasan Airitam, Pangkalpinang, Rabu (19/6/2019) siang. Selain kepada Belitung, BPK RI Babel juga menyampaikan LHP LKPD 2018 kepada Pemkab Bangka Barat, Bangka Selatan, dan Pemkab Belitung Timur. Keempatnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

BANGKAPOS.COM - Kepala BPK RI Perwakilan Babel Widhi Widayat sempat menyentil empat kabupaten di Babel yang terlambat menyerahkan laporan keuangan mereka kepada BPK untuk dinilai. Keempat kabupaten tersebut adalah Kabupatan Belitung, Belitung Timur, Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka Selatan.

Sentilan ini ia sampaikan saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masing-masing kabupaten di auditorium kantor BPK RI Perwakilan Babel, kawasan Airitam, Pangkalpinang, Rabu (19/6/2019). Ketentuan peraturan perundang-undangan mengamanatkan laporan keuangan harus segera diserahkan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir atau pada 31 Maret setiap tahunnya, dan BPK harus menyampaikan LHP-nya selambat-lambatnya dua bulan setelah laporan keuangan diterima.

Widhi menyebut, keempat kabupaten tersebut baru menyampaikan laporan keuangan pada 22 dan 25 April lalu.
"Padahal menurut undang-undang, laporan kuangan diserahkan paling lambat adalah 31 Maret. Jadi bapak-bapak bupati terlambat. Tetapi kami tidak mau ikut-ikutan terlambat. Hari ini genap dua bulan kami menerima laporan keuangan, dan kami sampaikan LHP-nya," kata Widhi.

Hasil pencermatan BPK, keterlambatan empat kabupaten ini terjadi karena sejumlah hal. Pemkab Babar misalnya terkendala adanya masalah pada pengkonsolidasian laporan keuangan di RSUD Sejiran Setason karena ada ketidaksesuaian format laporan dan angka yang jika dipaksakan hal tersebut tidak akan bisa diselesaikan.

Pemkab Basel dikarena adanya rekonsiliasi akun di Dindikbud Basel yang tidak melakukan verifikasi bukti-bukti pertanggungjawaban sekolah dan menyebabkan laporan keuangan tidak bisa segera diselesaikan. Sementara laporan keuangan Belitung terkendala adanya masalah penerbitan surat permintaan pengeseahan pendapatan dan belanja dana BOS.

Keterlambatan Belitung Timur juga disebabkan hal yang sama seperti Kabupaten Belitung dan adanya pelaksanaan rekonsiliasi dalam penyusunan aset tetap. Diharapkan tidak ada lagi keterlambatan penyampaian laporan keuangan ini ke depan.

"Kami sampaikan karena ini bisa menjadi bahan evaluasi agar ke depan tidak terlambat lagi, tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama," ujar Widhi.

Sebanyak empat kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Kabupaten Belitung, Belitung Timur, Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka Selatan, meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 mereka. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD 2018 ini diserahkan secara serentak oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Babel Widhi Widayat di kantor mereka, kawasan Airitam, Pangkalpinang, Rabu (19/6/2019).

Sebelumnya BPK RI Babel juga telah menyampaikan LHP LKPD 2018 kepada Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kota Pangkalpinang. Ketiganya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Adapun LHP LKPD 2018 Pemprov Babel diagendakan untuk disampaikan pada Jumat (21/6/2019) mendatang. LHP akan disampaikan melalui sidang paripurna di DPRD Babel. (bangkapos.com / Dedy Qurniawan)

Caption: Penyerahan LHP LKPD 2018 kepada Pemkab Belitung di auditorium kantor BPK RI Perwakilan Babel, kawasan Airitam, Pangkalpinang, Rabu (19/6/2019) siang. Selain kepada Belitung, BPK RI Babel juga menyampaikan LHP LKPD 2018 kepada Pemkab Bangka Barat, Bangka Selatan, dan Pemkab Belitung Timur. Keempatnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

(BANGKA POS / DEDY Q)

Penulis: Ira Kurniati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved