Berita Pangkalpinang

Bupati Belitung Curhat 11 Kali Hadir Terima LHP dari BPK, Baru Satu Kali Raih WTP

Bupati Belitung Sahani Saleh (Sanem) sempat curhat mengenai opini WDP yang diterima Pemkab Belitung atas LHP LKPD 2018.

Bupati Belitung Curhat 11 Kali Hadir Terima LHP dari BPK, Baru Satu Kali Raih WTP
BANGKA POS / DEDY QURNIAWAN
Bupati Belitung Sahani Saleh (Sanem) saat memberikan sambutan pada acara penyerahan LHP LKPD 2018 di auditorium BPK Perwakilan Babel, kawasan Airitam, Pangkalpinang, Rabu (19/6/2019). 

BANGKAPOS.COM - Bupati Belitung Sahani Saleh (Sanem) sempat curhat mengenai opini WDP yang diterima Pemkab Belitung atas LHP LKPD 2018. Ini ia sampaikan saat memberikan sambutan pada acara penyampaian LHP LKPD 2018 kepada Pemkab Belitung, Belitung Timur, Bangka Barat, dan Pemkab Bangka Selatan, di auditorium Kantor BPK RI Babel, kawasan Airitam Pangkalpinang, Rabu (19/6/2019).

Dia mengatakan, ini adalah 11 kalinya ia mewakili Belitung untuk menerima LHP BPK RI Babel. Lima kali ia hadir sebagai Wakil Bupati Belitung (saat mendampingi Bupati Belitung Darmansyah Husein) lima kali sebagai Bupati Belitung periode pertama, dan satu kali sebagai Bupati Belitung periode kedua.

Dari 11 kali tersebut, hanya satu kali Belitung mendapatkan opini WTP. Menurut dia, Belitung selalu terganjal pada pengelolaan aset tetap mereka.

Pasalnya saat mendapatkan WTP, kata Sanem, aset belum menjadi obyek pemeriksaan BPK.

"Mohon maaf, ini bisa dibilang curhatlah," katanya.

Sanem menyebut persoalan pengeloaan aset ini sulit diselesaikan karena dianggap sebagai masalah warisan dari ketika Babel masih bergabung dengan Sumatera Selatan dulu. Adakalanya aset dicatat tetapi bendanya tidak ada, dan sebaliknya.

Saking sulitnya, Sanem mengibaratkan hal ini sebagai penyakit bawaan yang kronis. Menurut dia "penyakit" tersebut baru bisa diselesaikan dengan cara "diamputasi".

Belum selesai masalah aset ini, kata dia, muncul lagi temuan-temuan baru. Sehingga persoalan semakin banyak dan semakin tidak selesai-selesai.

"Persoalan aset ini, sebetulnya penyakit kronis. Agak susah. Mau-tak mau harus diamputasi. Kalau tidak, tidak tuntas-tuntas," katanya.

Dia meminta instansi terkait bisa membantu Belitung untuk mengatasi persoalan pengelolaan aset ini dengan memberikan pendampingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Temuan-temuan lain pada LHP LKPD 2018 lainnya juga akan segera ditindaklanjuti. Sanem juga menyebut Pemkab Belitung juga telah mendapatkan pengawasan langsung dari KPK RI mengenai pengelolaan keuangan daerah.

"Mudah-mudahan permasalahan ini bisa kami selesaikan," katanya.

(Bangka Pos/ Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved