Berita Pangkalpinang

DPRD Babel Minta ICDX Dievaluasi dan Sindir Kantor di Pangkalpinang Sepi Aktivitas

Dedy Yulianto meminta pemerintah pusat mengevaluasi perdagangan timah batangan melalui Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau ICDX.

DPRD Babel Minta ICDX Dievaluasi dan Sindir Kantor di Pangkalpinang Sepi Aktivitas
Dokumen Bangka Pos
Wakil Ketua DPRD Babel Dedy Yulianto 

BANGKAPOS.COM  - Wakil Ketua DPRD Babel Dedy Yulianto meminta pemerintah pusat mengevaluasi perdagangan timah batangan melalui Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau ICDX.

Dia juga berharap pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri biaya yang dipungut oleh ICDX.

"Seperti komitmen fee 0,06 persen dari ekspor serta komitmen fee dari dalam negeri per metrik ton. Hal itu setelah mendengar keluhan dari para eksportir. Begitu banyak potongan sebelum ekspor, belum lagi pengeluaran eksportir seperti PPN, sewa gudang, jasa survei, royalti, jamrek, pasca tambang," kata Dedy Yulianto saat menghubungi bangkapos.com, Selasa (19/6/2019).

Biaya-biaya itu dibebankan kepada eksportir. Hal inilah yang menjadi dasar perlunya penelusuran terkait dikeluarkannya biaya tersebut oleh eksportir.

Dedy menilai perlu ada kejelasan dari pihak terkait, mengenai komitmen fee tersebut termasuk siapa yang menikmatinya.

Dia juga menyinggung awal-awal berdirinya ICDX, yang diharapkan dapat menentukan harga timah sendiri.

"Kami sangat menyayangkan pihak ICDX seakan lupa dengan komitmen bahwa bursa di Indonesia yang dilakukan BKDI atau ICDX dapat menentukan harga timah dunia sendiri," ungkapnya.

Namun Dedy menganggap ICDX masih saja tetap mengacu pada harga LME dan KLTM.

Ironisnya lanjut Dedy BKDI atau ICDX bukan hanya sebatas operator bursa timah batangan tapi diduga sebagai pedagang juga.

Selain itu, politisi Gerindra itu menyindir keberadaan kantor ICDX di Babel hanya menyewa rumah toko atau ruko kosong.

Kantor itu berada di kawasan perkantoran Pemprov Babel, Kota Pangkalpinang.

Menurutnya tidak ada aktivitas berarti di kantor tersebut. Dedy mengira, kantor tersebut menjadi tempat aktivitas karyawan ICDC, termasuk melakukan survei terhadap barang yang akan diekspor.

"Apalagi BKDI atau ICDX tidak tahu menahu asal usul barang yang didapat selama ini, bahkan surveyor hanya melakukan pengawasan, pengujian, pengkajian dan memeriksa sebatas dokumen saja," jelas Dedy.

(Bangka Pos/Alza Munzi)

Penulis: Alza MH (day)
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved