Berita Pangkalpinang

Empat Kabupaten di Babel Dapat WDP Berjamaah

Kabupaten Belitung, Belitung Timur, Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka Selatan, meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Empat Kabupaten di Babel Dapat WDP Berjamaah
BANGKA POS / DEDY Q
Foto bersama seusai penyerahan LHP LKPD 2018 kepada Kabupaten Belitung, Belitung Timur, Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka Selatan di auditorium kantor BPK RI Babel, kawasan Airitam, Pangkalpinang, Rabu (19/6/2019). Keempat kabupaten tersebut meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

BANGKAPOS.COM - Sebanyak empat kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Kabupaten Belitung, Belitung Timur, Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka Selatan, meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 masing-masing pemerintah. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD 2018 ini diserahkan secara serentak oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Babel di kantor mereka, kawasan Airitam, Pangkalpinang, Rabu (19/6/2019).

Kepala BPK Perwakilan Babel Widhi Widayat merinci pengecualian atas LKPD Babar adalah terhadap akun di BLUD RSUD Sejiran Setason yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal peralatan mesin, kas, dan utang jangka pendek lainnga serta pinjaman dana yang tidak sesuai ketentuan. Pengecualian atas LKPD Basel adalah terhadap pengelolaan akun aset tetap dan belanja barang dan jasa.

Pengecualian atas LKPD Belitung adalah terhadap banyaknya permasalahan signifikan terhadap pengelolaan aset tetap. Sedangkan pengecualian atas LKPD Beltim adalah terhadap pengelolaan aset tetap.

"Pengecualian diberikan karena BPK menemukan banyaknya permasalahan signifikan dalam akun yang dikecualikan tersebut sejak dari pemeriksaan pendahuluan sampai dengan berakhirnya pemeriksaan terinci," kata Widhi.

Widhi juga membeberkan beberapa temuan signifikan atas hasil pemeriksaan LKPD di masing-masing kabupaten. Temuan itu berupa kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan seperti penatausahaan yang tidak tertib, kelebihan bayar pada paket-paket pekerjaan, dan kekurangan volume pekerjaan, dengan nilai mulai dari puluhan juta, ratusan juta, hingga miliaran rupiah.

"Kalau kita lihat, sebagian besar menyangkut pengelolaan aset tetap, dan harus diakui memang dari tahun ke tahun memang sudah semakin baik. Tetapi belum cukup karena secara keseluruhan, peniliaian laporan keuangan masih sangat melebihi kewajaran disamping masih ditemukan juga masalah-masalah ketidakpatuhan,: beber Widhi.

Widhi menyatakan, sesuai ketentuan, masing-masing kabupaten memiliki waktu enam puluh hari untuk menindaklanjuti temuan-temuan lembaganya. Pihaknya juga sudah menyusun jadwal dan akan mengundang masing-masing inspektorat dan Badan Keuangan Daerah masing-masing untuk pemantauan perkembangan penindaklanjutan temuan yang berindikasi adanya kerugian daerah oleh pemerintah kabupaten.

"Kami berharap apa yang kami sekarang kami temukan, itu diselesaikan. Sehingga tidak menjadi lagi temuan pada tahun depan. Mudahan-mudahan bisa selesai, harapan kami begitu," ucapnya.

Selain dihadiri para kepala daerah dan pimpinan DPRD masing-masing kabupaten, penyerahan LHP ini juga dihadiri BPKP Babel, Ditjen Perbendaharaan dan KPKNL. Kehadiran para undangan ini diharapkan dapat mengetahui dan membantu permasalahan-permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang ditemukan BPK RI Babel atas LKPD masing-masing kabupaten.

Sebelumnya BPK RI Babel juga telah menyampaikan LHP LKPD 2018 kepada Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kota Pangkalpinang. Ketiganya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Adapun LHP LKPD 2018 Pemprov Babel diagendakan untuk disampaikan pada Jumat (21/6/2019) mendatang. LHP akan disampaikan melalui sidang paripurna di DPRD Babel.

(Bangka Pos / Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved