Ini Strategi Babel Kurangi Kemiskinan

Kunjungan lapangan bertujuan untuk menggali informasi terkait Perlindungan Sosial dan Penurunan Ketimpangan di Provinsi Babel

Ini Strategi Babel Kurangi Kemiskinan
Diskominfo Babel: Rizky Fitrajaya
Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia melakukan Kunjungan Lapangan Kajian Perlindungan Sosial dan Penurunan Ketimpangan di ruang rapat Buku Limau, Kantor Bappeda, Rabu (19/06) 

BANGKAPOS.COM - Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia melakukan Kunjungan Lapangan Kajian Perlindungan Sosial dan Penurunan Ketimpangan di ruang rapat Buku Limau, Kantor Bappeda, Rabu (19/06). Dari kunjungan ini terungkap strategi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengurangi kemiskinan.

Menurut Perencana Madya Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia Khairul Rizal, kunjungan lapangan bertujuan untuk menggali informasi terkait Perlindungan Sosial dan Penurunan Ketimpangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Kajian ini akan digunakan untuk memperkaya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, karena kami melihat, angka ketimpangan sosial di Babel positif, untuk itu kami datang kesini, selain ke beberapa daerah lainnya," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Bappeda Kep. Babel Joko Triadhi mengungkapkan strategi Pemerintah Provinsi Kepulaun Bangka Belitung dalam dalam mengurangi kemiskinan.

Menurutnya, di dalam dokumen perencanaan ada dua arah kebijakan yang dilakukan.

Untuk arah kebijakan pertama, diarahkan untuk mengurangi masyarakat miskin. Salah satunya melalui program bantuan sosial dengan memberikan beasiswa kepada masyarakat miskin dan penyaluran Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin.

"Dulu Raskin kami gratiskan 100 persen, bahkan kami antar sampai ke rumah bekerjasama dengan Kabupaten/Kota, hal ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada masyarakat miskin," ungkapnya.

Menurut Joko Triadhi, Pemprov. Kep. Babel juga memberikan program bantuan rumah layak huni. Sebelumnya program ini diberi nama Satam Emas, yang salah satu programnya adalah bantuan rumah layak huni.

"Hasilnya di beberapa kabupaten rumah tidak layak huni sudah berkurang, dan program ini tetap kami lanjutkan, namun dengan nomenklatur program yang berbeda," kata Joko Triadhi.

Sedangkan untuk arah kebijakan kedua, program dan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Salah satunya dengan mengalokasikan dana bantuan, baik itu ke Kabupaten/Kota maupun langsung ke desa.

Halaman
12
Editor: khamelia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved