Persoalan Pelantikan Pejabat Babar, Markus: Saya Tidak Sekonyong-konyong Melantik

Terkait keabsahan pelantikan pertama dan yang kedua, Markus enggan memberikan komentar lebih jauh.

Persoalan Pelantikan Pejabat Babar, Markus: Saya Tidak Sekonyong-konyong Melantik
Bangkapos/Nordin
Wakil Bupati Bangka Barat Markus, Selasa (4/9) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Bupati Bangka Barat, Markus mengaku bila dirinya hanya melaksanakan instruksi dari KASN terkait pelantikan 10 pejabat eselon II yang dilakukannya pada Rabu (12/6/2019) lalu.

Menurut Markus pelantikan atas instruksi KASN tersebut sudah sesuai aturan. Dia sudah beberapa kali melakukan konsultasi ke KASN terkait pelantikan ulang 10 pejabat yang sama itu.

“Saya 2 kali mengkonsultasikan itu ke KASN untuk menanyakan masalah itu (pelantikan ASN—red).  Saya juga diperintahkan untuk melantik ulang,” kata Markus, kepada bangkapos.com, Rabu (19/6/2019).

Dari 10 pejabat eselon yang dilantiknya, 2 di antaranya pejabat yang tertunda pelantikannya pada Januari 2019 masa Bupati Parhan Ali dan dilakukan oleh Sekda, Yunan Helmi.

Terkait keabsahan pelantikan pertama dan yang kedua, Markus enggan memberikan komentar lebih jauh. Dia hanya menjelaskan kewenangan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014.

“Kalau untuk ini saya tidak mau berkomentar. Kalau lihat suratnya (pelantikan) mengacu pada UU No. 23 tahun 2014. Kalau kepala daerah berhalangan, tugas kepala daerah itu dijalankan oleh wakil bupati. Jadi tugas wakil menjalankan tugas kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, jadi itu tugasnya,” kata Markus.

Pelantikan yang dilakukan oleh Sekda Bangka Barat, atas delegasi Bupati Parhan Ali, dipertanyakannya. Markus mengatakan saat itu dia masih wakil bupati dan berada di tempat.

Terkait pelantikan Sekwan Bangka Barat Amir Hamzah, Markus menambahkan dia sudah menjalankan sesuai aturan. Melaksanakan instruksi KASN dan mendapatkan persetujuan dari DPRD Bangka Barat.

“Sesuai dengan petunjuk KASN dan persetujuan dari DPRD. Karena waktu itu Pak Amir Hamzah (pelantikan pertama) tidak ada persetujuan dari dewan. (Pelantikan kedua --red) dewan melalui ketua pak samsir dan wakil ketua pak Badri menandatangani persetujuan Amir Hamzah untuk dilantik ulang, dan itu ada suratnya. Itu masalahnya bukan saya sekonyong-konyong langsung melantik,” jelas Markus.

Sementara menanggapi hak DPRD melaksanakan haknya yakni pemakzulan atau impeachment terhadapnya, Markus mengatakan dia tak mendengar sejauh itu. Dia hanya mengetahui terkait rencana DPRD Bangka Barat hendak berkonsultasi ke KASN.

“Kalau rencana itu saya tidak dengar.  Saya dengar soal konsultasi ke KASN, itu saja. Kalau sama-sama konsultasi ke KASN, saya siap. Pada prinsipnya saya hanya menjalankan instruksi dari KASN,” pungkas Markus. 

(Bangkapos/Hendra)

Penulis: Hendra
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved