Berita Pangkalpinang

Tambang Ilegal di Pangkalpinang, DPRD Ingatkan Masalah Banjir dan Anggaran Biaya Perbaikan

Menurut Subari dikhawatirkan akan terjadi pendangkalan aliran sungai, dan timbul permasalahan baru seperti banjir dan sebagainya.

Tambang Ilegal di Pangkalpinang, DPRD Ingatkan Masalah Banjir dan Anggaran Biaya Perbaikan
Dokumen Bangka Pos
Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Achmad Subari. 

BANGKAPOS.COM -- Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Achmad Subari menyampaikan pemerintah Kota Pangkalpinang harus bertindak tegas terhadap tambang ilegal (TI) yang beroperasi di wilayahnya.

Peraturan Daerah kota Pangkalpinang yang menyebutkan bahwa wilayah Pangkalpinang harus bebas dari tambang ilegal.

"Tambang ilegal ini harus ditindaklanjuti, bagaimana caranya, harus duduk bersama. Pemerintah Pangkalpinang bisa berkoordinasi dengan forkominda khusunya mengenai penanganan dan penertiban tambang timah ilegal, jangan sampai hal ini menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari," sebut Subari, Rabu (19/6/2019).

Jika hal ini dibiarkan terus menerus, menurut Subari dikhawatirkan akan terjadi pendangkalan aliran sungai, dan timbul permasalahan baru seperti banjir dan sebagainya.

"Jangan sampai sia-sia anggaran yang telah dianggarkan, bantuan yang telah diberikan melalui provinsi dan pusat untuk memperbaiki wilayah-wilayah yang menjadi rawan banjir," terangnya

Penulis: Muhammad Noordin
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved