Sistem Zonasi PPDB 2019 Menuai Protes, Simak Fakta Ini Termasuk Pemerataan yang Dinilai Tak Adil

Mengapa sistem zonasi PPDB 2019 memicu polemik? Simak 7 fakta masalahnya, termasuk pemerataan yang dinilai tidak adil.

Sistem Zonasi PPDB 2019 Menuai Protes, Simak Fakta Ini Termasuk Pemerataan yang Dinilai Tak Adil
bangkapos.com/Muhammad Rizki
Suasana hari kedua PPDB di SMAN 2 Pangkalpinang 

BANGKAPOS.COM -  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (19/6/2019) sempat menuai protes dari wali murid.

Ratusan wali murid yang tergabung dalam Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak (KOMPAK) meminta pemerintah menghentikan proses PPDB dan mendesak Mendikbud Muhadjir Effendy segera dicopot.

Sementara itu, beberapa kepala SMPN di Kendal Jawa Tengah mengaku masih kekurangan murid setelah kebijakan sistem zonasi diberlakukan.
Polemik itu kemudian viral di media sosial.

Berikut ini fakta lengkap terkait PPDB di sejumlah daerah:

1. Massa minta Presiden Jokowi copot Mendikbud

Mendikbud Muhadjir Effendy saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Museum Islam Indonesia Hasyim Asyari di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, (18/12/2018).
Mendikbud Muhadjir Effendy saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Museum Islam Indonesia Hasyim Asyari di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, (18/12/2018).(Dok. Kemendikbud)

Ratusan massa di depan Gedung Negara Grahadi menggelar poster yang menyatakan protes terkait sistem zonasi untuk PPDB.

Massa juga meminta Jokowi untuk segera mencopot Mendikbud Muhadjir Effendy karena telah dianggap gagal menyukseskan PPDB 2019.

"Bukan hanya di Surabaya, tapi PPDB sistem zonasi juga menumbulkan kegaduhan di semua daerah di Indonesia.

Karena itu Presiden Jokowi harus mengganti Mendikbud," kata Sawitri Ilaswari, juru bicara KOMPAK.

Poster bertuliskan "Ganti Mendikbud Secepatnya" pun dipampangkan massa saat aksi berlangsung.

2. Wali murid: Dampak sistem zonasi merugikan siswa

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyaksikan pembukaan PPDB online SMA di ruang pusat IT PPDB di kampus ITS Surabaya, Kamis (20/6/2019) dini hari.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyaksikan pembukaan PPDB online SMA di ruang pusat IT PPDB di kampus ITS Surabaya, Kamis (20/6/2019) dini hari.(KOMPAS.com/ACHMAD FAIZAL)

Sawitri mengatakan, pihaknya mengaku sudah bertemu dengan berbagai stakeholder, antara lain dari pihak dinas hingga Mendikbud.

Dirinya meminta sistem zonasi dipersiapkan lebih matang konsep dan infrastrukturnya sebelum diberlakukan.

Halaman
1234
Editor: fitriadi
Sumber: TribunStyle.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved