Berita Pangkalpinang

Meski Dapat WTP, Ini Serentetan Catatan dan Temuan BPK pada LKPD Pemprov Babel 2018

Mayoritas catatan adalah terkait sistem pengendalian interen Pemprov Babel.

Meski Dapat WTP, Ini Serentetan Catatan dan Temuan BPK pada LKPD Pemprov Babel 2018
(BANGKA POS / DEDY Q)
Penyampaian LHP LKPd 2018 dari BPK RI Perwakilan Babel kepada Gubernur Babel Erzaldi Rosman pada sidang paripurna DPRD Babel, Jumat (21/6/2019). 

BANGKAPOS.COM- Dalam sambutannya di sidang paripurna DPRD Babel Jumat (21/6/2019), Kepala BPK RI Perwakilan Babel Widhi Widayat membeberkan sejumlah catatan BPK terhadap LKPD Pemprov Babel 2018.

Mayoritas catatan adalah terkait sistem pengendalian interen Pemprov Babel.

BPK misalnya menemukan penatausahaan keuangan seperti pengelolaan kas, pengendalian belanja, penatausahaan aset tetap, dan persediaan, belum menjadi prioritas OPD. Ini terjadi di hampir semua OPD dan dinilai cukup menghambat penyusunan laporan keuangan dan menyulitkan pemeriksaan.

Kemudian, beberapa pimpinan OPD, baik eselon II dan III, dinilai kurang paham dan peduli atas dampak yang ditumbulkan dari kebijakan terkait laporan keuangan akan berimbas pada laporan keuangan pemprov secara kesulurahan.

"Kami masih melihat ada persepsi bahwa laporan keuangan ini hanya urusan badan keuangan daerah dan inspektorat daerah. Sehingga saat teman-teman pemeriksa meminta data, keterangan, meminta informasi, tidak mendapatkan respons yang diharapkan. Ini sangat kami sayangkan, hal ini belum dipahami pejabat OPD di Provinsi," tutur Widhi dalam paripurna tersebut.

Beberapa OPD baru merespons permintaan data atau keterangan dari BPK ketika tim menyampaikan permintaan itu kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Widhi menyebut, ia beberapa kali harus menghubungi Gubernur hingga Sekda hanya untuk menjembatani permintaan data ini.

"Dan saya rasa urusan seperti ini bukan urusan gubernur," kata Widhi.

Widhi juga sempat menyoroti kemandirian Pemprov Babel dalam menyusun laporan keuangan yang dinilai masih rendah. Misalnya, saat proses pemeriksaan dan meminta penjelasan, tim BPK sering kali berhadapan dengan personel BPKP Perwakilan Babel yang bertugas melakukan asistensi penyusunan laporan keuangan Pemprov Babel.

"Ini agak aneh, karena yang kami periksa seharusnya BPKP, tetapi Pemprov Babel. Seharusnya pihak yang bertanggungjawab menjelaskan adalah pegawai pemprov," ujar Widhi.

Selain itu, tingkat pemahaman pada pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan pada level pengelola keuangan juga dinyatakan tidak merata. Pasalnya, saat tidak ada temuan yang berisi pengembalian uang atau tuntutan ganti rugi maka itu dianggap sebagai bukan permasalahan yang serius dan tidak ditindaklanjuti sehingga menjadi temuan berulang.

Halaman
12
Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved