Berita Pangkalpinang

Peroleh WTP, BPK Sentil Keterlambatan Pemprov Babel dalam Penyerahan LKPD

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada provinsi Babel

Peroleh WTP, BPK Sentil Keterlambatan Pemprov Babel dalam Penyerahan LKPD
(Bangkapos/Muhammad Rizki/R1)
BPK Sentil Keterlambatan Pemprov Babel Dalam Penyerahan LKPD 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada provinsi Babel untuk yang kedua kalinya. Hal itu disampaikan pada saat rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan badan keuangan RI (LHP BPK RI), di ruang rapat paripurna DPRD Bangka Belitung, Jumat (21/06/2019).

Kepala perwakilan BPK Provinsi Babel Widi Widianto memberikan opini WTP secara langsung, namun Widi juga memberikan beberapa sentilan kepada pemprov Babel dalam tahapan LHP BPK tahun anggaran 2018.

Keterlambatan penyampaian LKPD oleh gubernur kepada BPK adalah hal pertama yang disampaikan oleh Widi, ia menjelaskan jika LKPD yang seharusnya menjadi pertanggungjawaban APBD wajib disampaikan gubernur kepada bpk selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dengan kata lain LK tahun 2018 seharusnya terakhir diserahkan pada 31 maret 2019.

Kemudian sesuai dengan uu no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab uang negara pasal 17 menyatakan bahwa LHP atas LKPD disampaikan oleh BPK kepada lembaga perwakilan dalam hal ini DPRD paling lambat 2 bulan setelah diterima LKPD.

"Jadi kita bisa sama sama hitung bahwa sekarang tanggal 21 bulan juni, pas dua bulan sejak lk diserahkan kepada kami artinya bahwa pemprov babel terlambat dalam menjalankan lkpd kepada kami," ujar Widi, Jumat (21/6) saat rapat paripurna.

(Bangkapos/Muhammad Rizki/R1)

Penulis: Maggang (mg)
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved