KPAI Usulkan Pemasangan CCTV di Sekolah, Sikapi Kasus Asusila Guru dengan Siswi SMP di Serang

KPAI Usulkan Pemasangan CCTV di Sekolah, Sikapi Kasus Asusila Guru dengan Siswi SMP di Serang

KPAI Usulkan Pemasangan CCTV di Sekolah, Sikapi Kasus Asusila Guru dengan Siswi SMP di Serang
Glery Lazuardi
KPAI Usulkan Pemasangan CCTV di Sekolah, Siakpi Kasus Asusila Guru dengan Siswi SMP di Serang (Ketua KPAI, Retno Listyarti) 

KPAI Usulkan Pemasangan CCTV di Sekolah, Sikapi Kasus Asusila Guru dengan Siswi SMP di Serang

BANGKAPOS.COM -Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang melakukan antisipasi agar tindak asusila di lingkungan sekolah tidak kembali terjadi.

Menurut dia, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Serang perlu mendorong sekolah-sekolah menginisiasi program Sekolah Ramah Anak (SRA) dan mengimplementasikan Permendikbud No 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.

"Dinas Pendidikan perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh kepala sekolah di kota Serang untuk mengantisipasi agar perbuatan serupa tidak terjadi lagi, baik di SMPN yang bersangkutan maupun sekolah-sekolah lainya di kota Serang," kata Retno, dalam keterangannya, Minggu (23/6/2019).

Selain itu, KPAI mengusulkan untuk mengantisipasi atau mencegah perbuatan serupa terjadi, seharusnya pemerintah daerah memberikan dukungan sekolah untuk memasang closed circuit television (CCTV) di kelas-kelas dan ruang laboratorium.

"Serta ruang lain yang dianggap rawan digunakan berbuat mesum di lingkungan sekolah," kata dia.

KPAI pun mengapresiasi Sekretaris Daerah Serang yang telah memerintahkan pemecatan terhadap guru Honorer dan penonaktifan tugas guru ASN di salah satu SMPN di Serang pasca pelaporan orangtua salah satu korban yang anaknya hamil akibat perbuatan gurunya.

Tak hanya itu, pihaknya juga mendorong agar para guru tersebut diproses hukum.

Pihaknya akan mengawasi kerja pihak kepolisian atas kasus ini agar ketiga terduga pelaku segera diproses hukum dan dituntut hukuman sesuai dengan UU Perlindungan Anak dengan maksimal dan ditambah dengan hukuman pemberatan karena memenuhi unsur pelaku adalah orang terdekat korban.

"Maksimal hukuman perbuatan ini adalah 15 tahun dan dapat dilakukan pemberatan hukuman yaitu 1/3 (sepertiga) dari hukuman maksimal tersebut, sehingga para pelaku dapat dituntut 20 tahun," kata dia.

Halaman
1234
Editor: zulkodri
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved