Berita Belitung

Atasi Tingginya Kasus Kawin Cerai, Pengadilan Agama Belitung Bakal Perpanjang Mekanisme Perceraian

Dalam MoU yang disepakati Kementerian Agama Kabupaten Belitung dengan Pengadilan Agama Tanjungpandan akan mempersulit mekanisme perceraian.

Atasi Tingginya Kasus Kawin Cerai, Pengadilan Agama Belitung Bakal Perpanjang Mekanisme Perceraian
Pos Belitung/Adelina Nurmalitasari
Rapat pembahasan mengenai rencana aksi daerah pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual komersial anak di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung, Senin (24/6/2019). 

BANGKAPOS.COM   - Kasi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama Kabupaten Belitung Ahmad Tibroni menjelaskan faktor penyebab tindak kekerasan pada perempuan dan anak mulai dari faktor kemiskinan, rendahnya penghasilan, kawin-cerai, dan pernikahan dini. Terkait hal tersebut, pihaknya pun sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pengadilan Agama Tanjungpandan.

"Terkait kawin-cerai, kalau kawin oke di kami, di kantor urusan agama (KUA),. tetapi kalau perceraian kebanyakan ada di pengadilan agama," katanya, Senin (24/6/2019).

Dalam MoU yang disepakati Kementerian Agama Kabupaten Belitung dengan Pengadilan Agama Tanjungpandan akan mempersulit mekanisme perceraian.

Ia menjelaskan bukan tidak boleh bercerai, hanya mekanismenya diperpanjang mulai dari RT sampai ke kelurahan, KUA, bahkan ke TP4 kabupaten, baru ada rekomendasi setelah itu baru proses perceraian dilanjutkan.

"Kalau yang kami rencanakan, mulai perselisihan sampai pelaporan itu rentang waktunya 6-8 bulan agar mereka dalam rentang waktu panjang. Kedua belah pihak berpikir lebih panjang," jelas Tibroni.

"Karena yang selama ini terjadi seolah kawin cerai mudah, bahkan bisa dikatakan sudah menjadi adat, ini yang harus kita dicegah. Dengan tingginya angka perceraian juga berdampak pada anak sehingga anak tersebut akan menjadi perhatian," imbuhnya.

Selama ini, pihaknya pun sudah melakukan berbagai sosialisasi terhadap pencegahan pernikahan dini, baik di kabupaten hingga kecamatan.

"Kami mohon bantuan dinas terkait agar memasukan poin pencegahan pernikahan dini, seperti Dinas Pendidikan misalnya dalam satu bulan atau satu semester diberikan materi tentang pencegahan pernikahan dini. Juga dari Dinas kesehatan perlu dimasukkan akibat pernikahan dini, karena kalau sedini mungkin sudah disampaikan akibat masalah yang timbul ketika melakukan pernikahan dini," tuturnya.

(Pos Belitung/Adelina Nurmalitasari)

 
 

Penulis: Adelina Nurmalitasari
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved