DPRD Harap Pemprov Tidak Terlena Usai Raih WTP

Pemerintah Prov. Babel mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018

DPRD Harap Pemprov Tidak Terlena Usai Raih WTP
ist/Dok.DPRD Babel
KETUA DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Pemerintah Provinsi Babel karena mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018. 

BANGKAPOS.COM--KETUA DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Pemerintah Provinsi Babel karena mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan itu disampaikan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Babel dalam rapat paripurna DPRD Babel, Jumat (21/6).

Namun, menurut Didit, Pemprov Babel tidak boleh terlena dengan prestasi yang sudah didapatkan itu. Sebab, meskipun mendapatkan opini WTP, pemprov setempat juga banjir catatan dari BPK. Didit sendiri sangat mengapresiasi catatan-catatan yang disampaikan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Babel Widhi Widayat tersebut.

"Jadi, saya sangat mengapresiasi pemerintah daerah. Tetapi ini harus dijadikan motivasi lagi karena ada keinginan dari bapak gubernur agar WTP ke depan tidak ada masalah-masalah. Apa yang disampaikan pak Widhi, saya luar biasa senang. Beliau blak-blakan, baik katakan baik, buruk katakan buruk. Artinya kita jangan sampai terlena," kata Didit di kantornya, Jumat (21/6).

Sekadar diketahui, untuk kedua kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Provinsi Babel meraih opini WTP atas LKPD Provinsi Babel. Untuk tahun 2018, opini WTP disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Babel, Jumat (21/6).

Namun, pihak BPK RI Perwakilan Babel memberikan sejumlah catatan kepada Pemprov Babel. Di antaranya, keterlambatan penyampaian LKPD oleh gubernur kepada BPK. LKPD yang seharusnya menjadi pertanggungjawaban APBD wajib disampaikan gubernur kepada BPK selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan kata lain, laporan keuangan tahun 2018 semestinya terakhir diserahkan pada 31 Maret 2019.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, LHP atas LKPD disampaikan oleh BPK kepada lembaga perwakilan, dalam hal ini DPRD, paling lambat dua bulan setelah diterima LKPD.

"Jadi, kita bisa sama-sama hitung bahwa sekarang tanggal 21 bulan Juni, pas dua bulan sejak LK (laporan keuangan) diserahkan kepada kami. Artinya bahwa Pemprov Babel terlambat dalam menjalankan LKPD kepada kami," kata Widhi Widayat dalam rapat paripurna DPRD Babel, Jumat.

Ia pun mengungkapkan alasan keterlambatan Pemprov Babel menyerahkan LKPD kepada BPK. Widhi menyebut, pemprov setempat sudah memberikan LK pada akhir Maret. Namun, berdasarkan prosedur analitis yang dilakukan BPK, LK tersebut belum layak untuk diaudit.

Setidaknya, ada empat alasan BPK tidak bisa menerima LK yang dimaksud. Pertama, prosedur analitis yang dilakukan terhadap tujuh laporan yang termuat dalam LK menunjukkan bahwa belum saling berkaitan satu sama lain.

Halaman
123
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved