Hari Kedua, Pemprov Babel Fasilitasi Lima RKPD Kabupaten Tahun 2020

Joko Triadhi mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Hari Kedua, Pemprov Babel Fasilitasi Lima RKPD Kabupaten Tahun 2020
Diskominfo Babel/Rizky Fitrajaya
Hari Kedua, Pemprov Babel Fasilitasi Lima RKPD Kabupaten Tahun 2020 

BANGKAPOS.COM - Sekretaris Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Joko Triadhi mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Hal tersebut disampaikannya pada saat Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020, di ruang rapat Pulau Ketawai, Senin (24/06).

Fasilitasi dilaksanakan selama dua hari, hari pertama, Jumat (21/06) dengan jadwal Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka. Sedangkan pada hari kedua (24/06), dijadwalkan Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung dan Belitung Timur.

Terkait pengalokasian anggaran Pilkada Serentak Tahun 2020, menurut Joko Triadhi sesuai yang di amanatkan Permendagri No 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

"Hampir semua penganggaran Pilkada dibebankan kepada Pemerintah Daerah yang melaksanakan, mulai dari pemberian hibah kepada KPU dan Bawaslu, pengamanan, sampai dengan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih," ungkap Joko Triadhi pada saat Fasilitasi.

Pada kesempatan yang sama, Joko Triadhi menjelaskan beberapa poin yang ada di dalam Permendagri No 33 Tahun 2019. Diantaranya tentang pemberian insentif pajak dan retribusi daerah serta hibah.

Untuk pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pejabat dan ASN, diamanatkan untuk dimasukkan ke dalam salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

"Berdasarkan Permendagri No 33 Tahun 2019, di tahun 2020, Institusi yang bertugas memungut pajak dan retribusi daerah, harus memilih salah satu, Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) atau insentif dari pemungutan pajak dan retribusi daerah," ungkapnya.

Terkait belanja hibah, Dirjen Bina Keuangan Daerah mengingatkan untuk hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan di dalam APBD harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pemberian hibah diarahkan dalam bentuk fisik, bukan dalam bentuk uang.

"Dengan adanya Permendagri No 33 Tahun 2019, kami memformulasikan lagi pemberian hibah, yang semula dalam bentuk uang, diarahkan dalam bentuk fisik," pungkasnya.

(Diskominfo Babel/Rizky Fitrajaya)

Editor: khamelia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved