Berita Pangkalpinang

Terkait PPDB 2019, Kepala Dinas Pendidikan Babel: Kalau Betul KK Dipalsukan, Diskualifikasikan!

PPDB SMA tahun ini menggunakan sistem zonasi dengan tujuan pemerataan mutu pendidikan.

Terkait PPDB 2019, Kepala Dinas Pendidikan Babel: Kalau Betul KK Dipalsukan, Diskualifikasikan!
Dokumen Bangka Pos
Ilustrasi - Orang tua dan murid melihat hasil pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 yang ditempelkan di papan pengumuman di SMKN 1, Kota Pangkalpinang, Rabu (11/7/2018 

BANGKAPOS.COM - Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung M. Soleh menegaskan para peserta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 yang kedapatan dan terbukti memalsukan tanggal pembuatan Kartu Keluarga (KK) agar didiskualifikasi di sekolah tujuan.

Tanggal pembuatan KK ini dikhawatirkan menjadi peluang oknum masyarakat mengakali sistem zonasi yang diterapkan pada PPDB 2019 untuk SMA di Babel karena alamat berdasarkan KK maksimal satu tahun terakhir menjadi patokan zonasi.

Soleh menyampaikan hal ini menanggapi temuan informasi yang didapatkan Ombudsman RI Perwakilan Babel mengenai dugaan kecurangan melalui surat domisili, dan temuan infromasi lainnya terkait PPDB 2019 di Babel.

"Kalau betul KK-nya dipalsukan, diskualifikasikan (siswanya)," kata Soleh, Senin (24/6/2019).

Soleh menjelaskan, PPDB SMA tahun ini menggunakan sistem zonasi dengan tujuan pemerataan mutu pendidikan. Pemerintah tidak menginginkan ada cap sekolah favorit atau unggulan dalam satu wilayah. Semua sekolah akan dipansang sama.

"Jadi yang tidak keterima di negeri, bisa sekolah swasta. Kan sama saja," kata Soleh.

Menurut Soleh, masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai maksud pemerintah ini. Mindset masyarakat diharapkan bisa berubah.

Dia mengharapkan, masyarakat bisa menyadari bahwa sekolah swasta juga sudah mulai berkualitas.

"Masyarakat harus disadarkan ini melalui media. Sekolah swasta juga sekarang sudah mulai bagus, berkualitas. Pemerintah juga memberikan beasiswa kok ke siswa sekolah swasta, tidak hanya sekolah negeri," ucap Soleh

Sebelumnya, Plt. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Babel Prana Susiko menyatakan, sampai Kamis (20/6) lalu, pihaknya belum menerima laporan masyarakat mengenai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Sederajat di Babel. Namun, Tim Pencegahan Ombudsman RI Babel menemukan sejumlah informasi di sejumlah sekolah dalam di wilayah Kepulauan Babel.

Informasi yang diterima Ombudsman di antaranya adalah adanya sekolah yang mengeluhkan ketidakseimbangan antara jumlah pelamar dengan ketersediaan ruangan dengan sarana-prasarana belajar yang ada di sekolah.

Mereka juga mendapatkan informasi adanya dugaan pemalsuan tanggal pembuatan surat domisili yang dilakukan pihak-pihak terkait yang berwenang mengeluarkan surat tersebut agar bisa masuk sekolah.

"Terhadap permasalah itu, Ombudsman RI Babel meminta pihak-pihak terkait PPDB dapat menaati aturan yang telah ditetapkan agar semuanya berjalan dengan baik, adil, lancar dan transparan," kata Prana beberapa waktu lalu.

(Bangka Pos / DedyQurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved