Rakor Dukcapil se-Babel 2019 Hasilkan Kesepakatan Bersama

Salah satu perubahan mendasar dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Rakor Dukcapil se-Babel 2019 Hasilkan Kesepakatan Bersama
Diskominfo Babel/LisiaAyu
Rakor Dukcapil se-Babel 2019 Hasilkan Kesepakatan Bersama 

BANGKAPOS.COM - Kegiatan Rapat Pelaksanaan Penerbitan KTP Elektronik di Kabupaten Kota se-ProvinsiKepulauan Bangka Belitung yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan sarana silaturahmi dan membahas berbagai masalah kependudukan khususnya mengangkat masalah rekam cetak luar domisili, pindah datang penduduk secara online dan pelaporan pelayanan penduduk.

Demikian diungkapkan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Syahruddin saat mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung membuka acara rapat Pelaksanaan Penerbitan KTP-Elektronik di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Hotel Sahid Pangkalpinang, Senin (24/6/2019). 

Dikatakan oleh Syahruddin salah satu perubahan mendasar dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah berubahnya sistem layanan administrasi kependudukan dari yang semula berlandaskan asas peristiwa menjadi asas domisili. 

"Konsekuensi logis dari perubahan ini adalah pelayanan adminduk yang semula didasarkan atas terjadinya peristiwa menjadi didasarkan domisili dari penduduk itu sendiri," tuturnya.

Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Susanti saat memaparkan materi menyebutkan saat ini kebijakan administrasi kependudukan merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Daring.

“Sesuai dengan kebijakan tersebut maka sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru wajib dikembangkan dan dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat dengan menerapkan mekanisme pelayanan secara daring,” tandasnya.

Rapat ini juga menghasilkan sebanyak 21 rekomendasi dan kesepakatan bersama berdasarkan kondisi isu-isu strategis yakni:

1.  Pengangkatan pejabat struktural pada Dinas Dukcapil tidak harus dari dalam, bisa juga dari luar Dinas Dikcapil sesuai dengan keilmuannya.

2.  Sanksi akan dilakukan oleh Ditjen Dukcapil apabila ada Kabupaten/Kota yang melanggar ketentuan dari Permendagri Nomor 76 Tahun 2015. 

3.  Minta Dukungan ketim TAPD untuk dapat ditingkatkan anggaran di Dinas Dukcapil dengan melibatkan lintas sektor OPD. 

Halaman
123
Editor: khamelia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved