Breaking News:

Pilpres 2019

Video Live Streaming Putusan Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi Mulai Pukul 12.30 WIB

Sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi bisa disaksikan melalui live streaming Kamis (27/6/2019 mulai pukul 12.30 WIB.

Editor: fitriadi
Tribunnews/Jeprima
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari memberikan contoh amplop suara sah saat sidang lanjutan sengketa hadil pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019). KPU membawa amplop baru untuk dibandingkan dengan amplop yang ditemukan saksi Prabowo Sandi dalam sidang sengketa pilpres kemarin (19/6) yang dibawa oleh Beti Kristina. 

Demikian dikatakan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak.

Ia menambahkan, Prabowo-Sandiaga memercayakan proses persidangan tim hukum yang diketuai Bambang Widjojanto.

Di sisi lain, Prabowo tidak menginginkan adanya massa pendukung yang ikut hadir atau menggelar aksi di sekitar MK saat pembacaan putusan sengketa.

"Kami kan juga membantu semua pihak ya, yang berharap tidak ada demonstrasi besar."

"Oleh karena itu, Pak Prabowo memutuskan salah satunya selain mempercayakan sepenuhnya kepada kuasa hukum juga menghindari ada akumulasi massa yang besar karena kehadiran Pak Prabowo di MK," kata Dahnil.

2. BPN optimis Prabowo menang

Juru Bicara Bidang Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Hendarsam Marantoko mengatakan, pihaknya optimis akan memenangkan gugatan sengketa Pilpres 2019.

Keoptimisan pihaknya, kata Hendarsam, bukanlah tanpa dasar sebab dapat dicermati dan dilihat saat proses persidangan digelar di MK.

"Jadi optimis dong gugatan dikabulkan MK," kata Hendarsam dikutip Tribunnews.com dari Warta Kota.

Menurut Hendarsam, ada sejumlah alasan yang membuat mereka optimis dan yakin MK akan memenangkan dan mengabulkan gugatan pihaknya.

"Yakni, apa yang pemohon atau kami dalilkan dalam permohonan, bisa kita buktikan dari bukti-bukti dan saksi yang kita ajukan dalam persidangan," kata Hendarsam.

"Tentang dalil kecurangan terstruktur, sistematis dan massif (TSM) berdasarkan bukti tertulis dan video, serta dikaitkan dengan saksi pemohon."

Hal senada juga dikatakan anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade.

Andre mengatakan, pihaknya masih optimis Prabowo-Sandiaga akan menang dalam sidang di MK.

Bahkan, BPN akan mengajak kubu Jokowi untuk bergabung.

3. Jadwal sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 dimajukan

Sedianya, MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2019 pada Jumat (28/6/2019).

Namun, berdasar putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) MK yang digelar pada Senin (24/6/2019), MK mempercepat sidang putusan sengketa Pilpres 2019 menjadi Kamis (27/6/2019) pukul 12.30 WIB.

Sidang pengucapan putusan dipercepat satu hari karena RPH meyakini pembahasan dan pendalaman perkara sengketa Pilpres 2019 telah selesai pada Kamis mendatang.

"MK mempercepat pengucapan putusan sebelum tanggal yang ditetapkan, yakni 28 Juni 2019."

"Karena secara internal, Majelis Hakim memastikan, meyakini, putusan itu sudah siap dibacakan pada Kamis, 27 Juni 2019."

"Artinya, pembahasan, pendalaman terhadap segala hal terkait perkara akan selesai pada Kamis."

"Termasuk drafting putusannya untuk diucapkan pada Kamis," ujar Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono Soeroso di lantai 3 Gedung MK, Selasa (25/6/2019).

4. Alasan pembacaan putusan MK dipercepat

Masih kata Kepala Bagian Humas MK, Fajar Laksono, alasan mempercepat sidang pengucapan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pertimbangan di luar kepentingan MK.

Terlebih lagi, tidak ada aturan yang mempermasalahkan percepatan pengucapan putusan tersebut.

“Tidak ada hubungannya menyesuaikan agenda apa pun di luar kepentingan MK."

"Ini semata-mata karena Majelis Hakim siap mengucapkan putusan di hari Kamis."

"Secara aturan, tidak jadi masalah mempercepat pengucapan putusan."

"Tanggal 28 Juni 2019 merupakan tenggat waktu paling akhir putusan diucapkan dalam limitasi 14 hari kerja MK harus menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden," ungkap Fajar, dikutip dari situs resmi MK.

5. Jumlah personel TNI-Polri yang akan amankan sidang putusan MK

Jumlah personel TNI dan Polri yang akan dikerahkan untuk mengamankan sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di MK besok cukup besar, yaitu 40.000 personel.

"Kekuatan TNI-Polri cukup besar ada 40.000," kata Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Menurut Moeldoko, personel gabungan TNI-Polri tersebut akan mengawal aksi dari 2500-3000 massa yang diperkirakan akan turun ke jalan di sekitar Gedung MK.

Dengan kondisi itu, Moeldoko meyakini situasi keamanan akan terkendali.

"Kami sudah siapkan diri dengan baik. Jumlah (massa) enggak terlalu banyak, tapi kita tetap waspadai," kata mantan Panglima TNI ini dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

Moeldoko berharap tak ada lagi kerusuhan seperti saat aksi unjuk rasa di sekitar kantor Bawaslu pada 21-22 Mei lalu.

6. BPN dan TKN siap terima apapun keputusan MK

Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, memastikan pihaknya akan menerima apa pun putusan MK.

Bahkan, komitmen untuk menerima apa pun putusan MK sudah disampaikan langsung oleh Prabowo.

"Seperti yang disampaikan Pak Prabowo apa pun hasilnya kami hormati keputusan konstitusional," kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi di Jakarta, Senin (24/6/2019).

Dahnil pun berharap masyarakat pendukung Prabowo-Sandiaga bisa menerima apa pun hasil putusan MK nanti.

Terlepas dari hasilnya memuaskan atau tidak, para pendukung paslon 02 diharapkan bisa menghormati putusan tersebut.

Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily juga berharap semua pihak bisa menerima hasil putusan MK.

Harapan ini termasuk untuk TKN dan pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Apa pun hasilnya, siapa pun harus menerima hasil putusan MK itu, apalagi proses persidangan di MK sangat terbuka dan transparan," ujar Ace ketika dihubungi, Selasa (25/6/2019).

7. Massa aksi akan datang ke MK besok pukul 08.00 WIB

Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Rakyat untuk Keadilan dan Kemanusiaan menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019). Organisasi yang tergabung dalam gerakan itu ialah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama), Front Pembela Islam (FPI), Alumni 212, beserta eksponen masyarakat lainnya. Pada aksi tersebut mereka memberikan suport kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutuskan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 dengan benar serta sesuai fakta-fakta hukum yang ada. (Tribunnews/Jeprima)
Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Rakyat untuk Keadilan dan Kemanusiaan menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019). Organisasi yang tergabung dalam gerakan itu ialah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama), Front Pembela Islam (FPI), Alumni 212, beserta eksponen masyarakat lainnya. Pada aksi tersebut mereka memberikan suport kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutuskan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 dengan benar serta sesuai fakta-fakta hukum yang ada. (Tribunnews/Jeprima) 

Pihak kepolisian tidak mengizinkan massa untuk melakukan aksi di sekitar gedung MK, Gambir, Jakarta Pusat.

Meski demikian, pada Rabu (26/6/2019) hari ini, massa telah memenuhi Jalan Medan Merdeka Barat dan melakukan aksi.

Namun, pada pukul 16.30 WIB, massa aksi kawal MK membubarkan diri setelah menggelar tahlil dan baca doa bersama.

Sementara itu, orator meminta massa kembali berkumpul pada Kamis (27/6/2019) esok pukul 08.00.

"Besok pembacaan hasil sidang pukul 12.00 siang jadi kita datang jam 08.00."

"Yang punya HP kirimkan pesan sebanyak-banyaknya, undang satu juta orang," kata orator.

8. Hakim konstitusi akan bacakan putusan secara bergantian

Majelis Hakim Konstitusi telah merampungkan berkas amar putusan sengketa hasil Pilpres 2019.

Amar putusan tersebut diselesaikan melalui rapat permusyaratan hakim yang terakhir digelar Selasa (25/6/2019) kemarin.

Kamis besok putusan majelis hakim konstitusi akan dibacakan secara bergantian oleh sembilan hakim konstitusi.

Namun, belum diketahui berapa banyak putusan majelis hakim konstitusi karena bersifat rahasia.

MK memberikan kesempatan kepada 20 orang dari para pihak, yaitu pemohon, termohon, terkait, dan Bawaslu untuk menghadiri sidang.

"MK, majelis hakim memastikan putusan itu sudah siap dan siap untuk diucapkan dalam sidang pleno Kamis jam 12.30 besok."

"Oleh karena itu, hari ini, MK tinggal persiapan akhir, checking akhir agar persidangan berjalan dengan lancar," kata Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono Soeroso.

Demokrat dan AHY Tak Akan Datang Saat Nobar Putusan MK di Kediaman Prabowo Hari Ini

Tim Jokowi Yakin Hakim MK Profesional, BPN Optimis Prabowo Menang Gugatan Pilpres 2019

Gerindra Masih Yakin Prabowo - Sandiaga Uno Menang dan Akan Ajak Jokowi Gabung Koalisi

Para Pengamat Prediksi Hasil Putusan Sengketa Pilpres 2019, Prabowo atau Jokowi?

 (Tribunnews.com/Daryono/Sri Juliati)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Link Live Streaming Sidang Putusan MK tentang Sengketa Pilpres 2019: MK Beri Aturan Jalannya Sidang, dan Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 9 Fakta Jelang Sidang Putusan di MK: Prabowo-Sandi Tak Hadir, 9 Hakim Bergantian Bacakan Putusan

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved