Kemana Langkah Koalisi Prabowo Sesuai Pilpres 2019? Ini Kata BPN dan Ketum PAN

Gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pihak pemohon, yaitu tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk seluruhnya.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, membacakan putusan di ruang sidang lantai 2 gedung MK, Kamis (27/6/2019).

"Mengadili, menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Anwar Usman membacakan amar putusan.

Pada konklusi atau kesimpulan, MK menyebutkan berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Pemohon disebut memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan a quo.

Hakim konstitusi berpendapat permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Eksepsi termohon, yaitu KPU RI, dan eksepsi pihak terkait, yaitu tim kuasa hukum Joko Widodo-Maruf Amin tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 

• Prabowo Akan Konsultasi Cari Jalan Hukum Lain Setelah Seluruh Gugatannya Ditolak MK

• Mantan Penasihat KPK Ingin Laporkan Sistem IT KPU ke Peradilan Internasional

• Isi Lengkap Pidato Jokowi dan Prabowo Setelah MK Putuskan Sengketa Pilpres 2019

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Wakil Ketua BPN Belum Tahu Nasib Koalisi Prabowo Pasca-putusan MK, Lanjut atau Berhenti, dan Kompas.com dengan judul Ketum PAN: Prabowo Nyatakan Koalisi Adil dan Makmur Sudah Berakhir