Pilpres 2019

Kemana Langkah Koalisi Prabowo Sesuai Pilpres 2019? Ini Kata BPN dan Ketum PAN

Priyo Budi Santoso mengaku belum bisa memastikan kesolidan koalisi pendukung Prabowo-Sandi ke depan.

Kemana Langkah Koalisi Prabowo Sesuai Pilpres 2019? Ini Kata BPN dan Ketum PAN
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al Jufri saat menghadiri acara GNPF. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yakni Priyo Budi Santoso mengaku belum bisa memastikan kesolidan koalisi pendukung Prabowo-Sandi ke depan.

Priyo Budi Santoso sebut belum tahu posisi partai pendukung Prabowo-Sandi ke depan.

Apalagi  pasangan calon nomor urut 02 itu kalah di sidang Mahkamah Konstitusi.

Priyo mengatakan hal itu akan dibicarakan oleh petinggi partai pendukung usai pembacaan sidang MK yang dihadiri seluruh pentinggi partai pendukung.

"Mumpung kita ketemu nanti akan ada pembicaraan-pembicaraan tentang ke depan sikap politik seperti apa yang akan diambil. Tentu lebih baik nanti bareng-bareng dibicarakan bersama-sama meskipun hak masing-masing parpol dipersilakan tapi juga hak masing-masing juga untuk bersama-sama dalam suka dan duka," ungkap Priyo Budi Santoso di depan rumah Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019) petang seperti dikutip dari Wartakotalive.com.

Di samping itu, Priyo Budi Santoso menyebut ada opsi untuk membangun kekuatan politik bersama dalam hal ini menjadi oposisi terhadap pemerintahan.

"Soal koalisi bertahan atau bubar, biarkanlah ini berlangsung dan apapun yang terjadi biarkan saja dibangun sebuah koalisi konstruktif, sebuah oposisi yang membangun ke depan. Tapi kan ini masih dlm beberapa opsi tersedia," ujar Priyo Budi Santoso.

"Ada pikiran-pikiran berkembang kemungkinan koalisi ini diteruskan untuk lakukan langkah langsung penyeimbang yang konstruktif. Dan pikiran itu banyak yang mendorong karena ini bisa membangun demokrasi yang hebat. Tapi ada juga yang berpikiran atas alasan-alasan yang mungkin pragmatis politik dan seterusnya. Ada juga pikiran ya udah serahkan kepada partai masing. Itu juga pandangan yang nggak salah. Jadi memang banyak opsi yang tersedia," papar Priyo Budi Santoso.

Meski demikian, Priyo Budi Santoso berharap akan ada keputusan hakim yang bisa mengubah peta politik saat ini yakni saat MK memenangkan pasangan calon 02.

"Saat ini sidang kan masih berlangsung. Siapa tahu hakim MK memutuskan lain. Semua kan bergantung putusan MK nanti," ungkap Priyo Budi Santoso.

PAN Gelar Rapat Internal Untuk Tentukan Sikap

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan angkat bicara mengenai putusan MK.

Zulkifli menuturkan koalisi Adil dan Makmur berakhir pascagugatan Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiaga ditolak Mahkamah Konstitusi.

"Saya tadi lama di tempat Pak Prabowo dari setengah dua sampai setengah lima, Pak Prabowo tadi menyampaikan ke saya dengan berakhir putusan MK, maka Koalisi (Adil dan Makmur) sudah berakhir," ujar Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis, Kamis (27/6/2019) malam.

Prabowo, kata Zulkifli Hasan, mempersilakan partai anggota Koalisi Adil dan Makmur untuk mengambil inisiatif sendiri terkait dengan langkah koalisi kedepan.

"Silahkan partai- partai mengambil inisiatif sendiri," kata Zulhas menirukan pernyataan Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya, Zulkifli mengungkapkan akan segera melakukan rapat internal untuk menentukan langkah dan sikap partainya kedepan.

Zulkifli mengatakan rapat internal itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Nanti akan ditentukan waktunya," kata Ketua MPR RI itu.

Ditolak MK

Gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pihak pemohon, yaitu tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk seluruhnya.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, membacakan putusan di ruang sidang lantai 2 gedung MK, Kamis (27/6/2019).

"Mengadili, menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Anwar Usman membacakan amar putusan.

Pada konklusi atau kesimpulan, MK menyebutkan berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Pemohon disebut memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan a quo.

Hakim konstitusi berpendapat permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Eksepsi termohon, yaitu KPU RI, dan eksepsi pihak terkait, yaitu tim kuasa hukum Joko Widodo-Maruf Amin tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 

Prabowo Akan Konsultasi Cari Jalan Hukum Lain Setelah Seluruh Gugatannya Ditolak MK

Mantan Penasihat KPK Ingin Laporkan Sistem IT KPU ke Peradilan Internasional

Isi Lengkap Pidato Jokowi dan Prabowo Setelah MK Putuskan Sengketa Pilpres 2019

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Wakil Ketua BPN Belum Tahu Nasib Koalisi Prabowo Pasca-putusan MK, Lanjut atau Berhenti, dan Kompas.com dengan judul Ketum PAN: Prabowo Nyatakan Koalisi Adil dan Makmur Sudah Berakhir

Editor: fitriadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved