Pilpres 2019

Apakah Prabowo Akan Hadiri Penetapan Jokowi-Maruf Capres-Cawapres Terpilih?

Prabowo tidak akan hadir dalam rapat penetapan Jokowi dan Maruf Amin sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.

Apakah Prabowo Akan Hadiri Penetapan Jokowi-Maruf Capres-Cawapres Terpilih?
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) dan Sandiaga Uno (kanan) memberikan keterangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait perolehan suara Pilpres 2019 di kediaman Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (27/6/2019) malam. Dalam keterangannya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Pilpres 2019. 

"Saya berharap peserta pemilu (presiden) bisa hadir semua, paslon 01 dan 02. Kurang semarak kalau yang datang cuma salah satu," kata Arief di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2019).

"Kami tentu berharap (undangan) hadir. Karena ini momentum bersejarah dalam perjalanan, bukan hanya demokrasi di Indonesia, tapi juga tata pemerintahan kita," ucapnya.

Rencana Prabowo Setelah Kalah di Mahkamah Konstitusi

Prabowo akan berkonsultasi dengan tim hukumnya guna mempertimbangkan langkah berikutnya pasca sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), pada kemarin Kamis (27/6/2019).

Prabowo didampingi Sandiaga Uno, berpidato menanggapi putusan MK dari kediamannya di Jalan Kertranegara, Kebayoran Baru, jakarta Selatan.

Diberitakan, MK menolak seluruh gugatan Prabowo-Sandiaga atas sengketa Pilpres 2019.

Prabowo mengaku akan menaati putusan MK dan akan berkonsultasi dengan Tim Hukumnya untuk menentukan langkah kedepan.

"Tentunya sesudah ini kami akan berkonsultasi dengan tim hukum kami untuk meminta saran dan pendapat apakah masih ada langkah hukum dan langkah konstitusional lain yang mungkin dapat kita tempuh," ujar Prabowo dalam pidatonya yang disiarkan live Kompas TV.

Diberitakan Kompas.com, Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman mengatakan, tahapan Pemilu Presiden selesai di putusan Mahkamah Konstitusi ( MK).

Jika ada pihak yang mewacanakan untuk membawa sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Internasional, maka, hal itu tak masuk sebagai tahapan pemilu.

Halaman
1234
Editor: fitriadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved