Pilpres 2019

Apakah Prabowo Akan Hadiri Penetapan Jokowi-Maruf Capres-Cawapres Terpilih?

Prabowo tidak akan hadir dalam rapat penetapan Jokowi dan Maruf Amin sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.

Apakah Prabowo Akan Hadiri Penetapan Jokowi-Maruf Capres-Cawapres Terpilih?
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) dan Sandiaga Uno (kanan) memberikan keterangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait perolehan suara Pilpres 2019 di kediaman Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (27/6/2019) malam. Dalam keterangannya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Pilpres 2019. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Penetapan presiden dan wakil presiden terpilih akan digelar Minggu (30/6/2019) pukul 15.30 WIB di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

Penetapan calon terpilih ini menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto- Sandiaga Uno.

Dengan demikian, pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan memimpin Indonesia periode 2019-2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengundang paslon nomor urut 01 dan nomor urut 02 untuk hadir dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.

Apakah Prabowo akan hadir pada penetapan Jokowi-Maruf sebagai presiden dan wakil presiden terpilih?

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan Prabowo tidak akan hadir dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Minggu (30/6/2019).

Menurut Muzani, lazimnya Prabowo tak perlu hadir saat penetapan pasangan calon terpilih.

"Saya kira kelazimannya selama ini enggak ya. Di pilkada juga enggak juga seperti itu. Jadi cukuplah," ujar Muzani di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Ketua KPU Arief Budiman berharap, kedua paslon dapat hadir dalam acara tersebut.

Selain mengundang kedua paslon, KPU juga mengundang partai politik peserta pemilu serta kementerian/lembaga terkait.

"Saya berharap peserta pemilu (presiden) bisa hadir semua, paslon 01 dan 02. Kurang semarak kalau yang datang cuma salah satu," kata Arief di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2019).

"Kami tentu berharap (undangan) hadir. Karena ini momentum bersejarah dalam perjalanan, bukan hanya demokrasi di Indonesia, tapi juga tata pemerintahan kita," ucapnya.

Rencana Prabowo Setelah Kalah di Mahkamah Konstitusi

Prabowo akan berkonsultasi dengan tim hukumnya guna mempertimbangkan langkah berikutnya pasca sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), pada kemarin Kamis (27/6/2019).

Prabowo didampingi Sandiaga Uno, berpidato menanggapi putusan MK dari kediamannya di Jalan Kertranegara, Kebayoran Baru, jakarta Selatan.

Diberitakan, MK menolak seluruh gugatan Prabowo-Sandiaga atas sengketa Pilpres 2019.

Prabowo mengaku akan menaati putusan MK dan akan berkonsultasi dengan Tim Hukumnya untuk menentukan langkah kedepan.

"Tentunya sesudah ini kami akan berkonsultasi dengan tim hukum kami untuk meminta saran dan pendapat apakah masih ada langkah hukum dan langkah konstitusional lain yang mungkin dapat kita tempuh," ujar Prabowo dalam pidatonya yang disiarkan live Kompas TV.

Diberitakan Kompas.com, Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman mengatakan, tahapan Pemilu Presiden selesai di putusan Mahkamah Konstitusi ( MK).

Jika ada pihak yang mewacanakan untuk membawa sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Internasional, maka, hal itu tak masuk sebagai tahapan pemilu.

"Itu bukan tahapan pemilu. Maka jangan tanya KPU. Kalau dalam tahapan pemilu, yang dibikin KPU, hanya sampai putusan MK finalnya," kata Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2019).

Menurut Arief, putusan MK bersifat final dan mengikat seluruh pihak.

Oleh karenanya, putusan MK wajib untuk dilaksanakan seluruh kalangan, tanpa terkecuali.

Hal ini, telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

"Tapi kalau tahapan pemilu yang diatur dalam UU Pemilu ya putusan MK itu final and binding dalam tahapan pemilu kita," ujar Arief.

Koalisi Parpol Pendukung Prabowo Resmi Bubar

Prabowo telah menyatakan bahwa koalisi Adil dan Makmur telah berakhir.

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan dengan Parpol Koalis Adil dan Makmur di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, (28/6/2019).

Prabowo menurut Muzani menyerahkan kepada kebijakan masing-masing partai apakah nantinya akan berada di jalur oposisi atau masuk ke dalam pemerintah.

‎"Selanjutnya pak Prabowo menyerahkan keputusan politik kepada pertimbangan partai masing-masing," katanya di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, (28/6/2019).

Menurut Muzani, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan keputusan gugatan sengketa Pilpres 2019. Keputusan MK tersebut bersifat final. Itulah yang menjadi landasan mengapa kemudian mandat dukungan Capres-Cawapres dikembalikan kepada masing masing partai.

"Tentu semua partai memiliki pertimbangan dan jalan pikir yang tentu saja tidak bisa kita intervensi satu sama lain," tuturnya.

Prabowo Subianto mempersilakan apabila partai-partai koalisinya ingin keluar dari Koalisi Adil Makmur.

Sikap itu diambil Prabowo setelah sengketa hasil Pilpres 2019 diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa seluruh permohonan gugatannya ditolak.

Diektahui, Koalisi Adil Makmur terdiri dari Partai Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat dan Partai Berkarya serta partai pengusung Prabowo yakni Partai Gerindra.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, hal itu disampaikan Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade, Jumat (28/6/2019).

Disampaikan Andre, bahwa Prabowo menyerahkan nasib koalisinya ke masing-masing partai.

Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade. (Tribunnews.com/Taufik Ismail)
 Begitu juga menyerahkan sepenuhnya jika mitra koalisinya ingin bergabung dengan kubu petahana, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

"Yang jelas Prabowo menyerahkan sepenuhnya ke koalisi," ujar Andre.

"Kalau mau lanjut ayo, kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu kan hak masing-masing," sambungnya.

Andre mengungkapkan bahwa Prabowo sudah mengundang para pimpinan partai politik untuk membahas soal putusan MK.

Diketahui bahwa MK memutuskan untuk menolak seluruh dalil permohonan dari termohon atau kubu 02.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Prabowo juga turut buka suara soal putusan sidang sengketa MK.

Menanggapi seluruh gugatannya ditolak, Prabowo mengaku akan segera menemui tim hukum lainnya untuk meminta saran dan berkonsultasi.

Ketua umum Partai Gerindra ini mengungkapkan akan meminta pendapat apakah masih ada kesempatan untuk menempuh jalur konstitusi lainnya terkait dugaan kecurangan pilpres.

Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis, (27/6/2019) malam.

"Kami menghormati hasil keputusan MK tersebut, kami menyerahkan keadilan yang hakiki kepada Allah SWT," ujar Prabowo.

Bisakah Sengketa Pilpres 2019 Diajukan ke Mahkamah Internasional?

Prabowo 3 Kali Kalah Terus Disebut Antidemokrasi, Politisi PAN Ini Ungkapkan Pendapatnya

Rencana Prabowo Setelah Kalah di Mahkamah Konstitusi

(Kompas.com/Kristian Erdianto/Tribunnews.com/Arif Tio Buqi Abdulah, Fahdi Fahlevi/Taufik Ismail/Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sekjen Gerindra: Prabowo Tak Akan Hadir Saat Penetapan Jokowi-Ma'ruf sebagai Calon Terpilih, dan Tribunnews.com dengan judul Pasca Putusan MK: Rencana Prabowo, Mahkamah Internasional Hingga KPU Curang?, dan Koalisi Parpol Pendukung Prabowo Resmi Bubar

Editor: fitriadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved