Berita Bangka Barat

Penjelasan KASN ke DPRD Babar, Samsir: Impeachment Bukan Sesuatu yang Haram

Masalah dua kali pelantikan para kepala dinas di Kabupaten Bangka Barat mulai ada kejelasan.

Penjelasan KASN ke DPRD Babar, Samsir: Impeachment Bukan Sesuatu yang Haram
Bangka Pos / Hendra
Samsir, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Masalah dua kali pelantikan para kepala dinas di Kabupaten Bangka Barat mulai ada kejelasan.

DPRD Bangka Barat sudah mendatangi Komisi ASN terkait permasalahan dan legalitas pelantikan dua kali tersebut.

Ketua DPRD Bangka Barat, Samsir kepada harian ini mengatakan kunjungan ke KASN itu salah satu bentuk tugas DPRD Bangka Barat mengawasi dan mengontrol tugas pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

"Kita sudah sampaikan kronologis permasalahannya ke KASN. Dari pelantikan yang pertama itu dan pelantikan yang kedua," kata Samsir kepada bangkapos.com, Selasa (2/7/2019).

Dari hasil pertemuan dengan Abdul Hakim, Assisten Monitoring dan Evaluasi, KASN kata Samsir disampaikan bahwa pelantikan kadin yang dilakukan oleh Sekda sah secara hukum. 

Namun yang menyatakan pelantikan sah atau tidak secara hukum bukan kewenangan dari KASN.

"Wakil Bupati itu hanya pembantunya bupati. Sekda salah satu pejabat yang berwenang dan punya kewenangan. Jadi sah pelantikan yang dilakukan oleh sekda itu," kata Samsir.

Lalu terkait dengan pelantikan kadin yang dilakukan oleh Markus sebagai bupati baru, dikatakannya hanya sebagai penegasan saja.

Sedangkan terkait dengan SK para kadin yang masa pelantikan sekda sah tidak ada permasalahan. Tapi yang dipermasalahkan bila pelantikan kedua oleh Bupati Markus terbit SK kadin baru, maka bisa timbul permasalahan.

"Kalau pelantikan kedua cuma penegasan harusnya SK para kadin itu tetap SK lama ditandatangani Bupati Parhan Ali. Tidak perlu terbit SK yang baru. Pelantikan itu hanya seremonial saja," jelas Samsir.

Terkait hal ini, DPRD Babar belum bisa memutuskan kelanjutan hak dewan yakni interpelasi ataupun impeachment. Dewan akan mempertanyakan lagi terkait legalitas SK ini ke Kemendagri.

"Kita juga akan minta penjelasan dari kemenkeu terkait imbas SK itu dan pengggunaan anggarannya," ujar Samsir.

Dia menambahkan terkait dengan impeachment merupakan hak dari DPRD dan sudah ada aturannya. Hak interpelasi maupun impeachment bukan sesuatu yang haram.

"Jadi interpelasi, impeachment dan menyatakan pendapat adalah hak dewan dan ada aturannya, bukan sesuatu yang haram. Tujuannya untuk mengawasi kinerja kepala daerah," pungkas Samsir.

(Bangka Pos, Hendra).

Penulis: Hendra
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved