Berita Pangkalpinang

Kejar Penerimaan Pajak dari Masyarakat, Bakeuda Tegaskan Kendaraan ASN dan Dinas Juga Wajib Bayar

Nita menjelaskan kendaraan dinas milik pemerintah juga wajib membayar pajak kendaraan.

Kejar Penerimaan Pajak dari Masyarakat, Bakeuda Tegaskan Kendaraan ASN dan Dinas Juga Wajib Bayar
Dokumen Bangka Pos
Seorang aparatur sipil negara (ASN) melintas melewati kendaraan dinas yang terparkir di kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (28/8). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kepulauan Bangka Belitung berupaya menggenjot penerimaaan tahun ini sekaligus mengejar tunggakan dari pajak kendaraan masyarakat di Babel. 

Lalu bagaimana dengan ketaatan para ASN di Babel sendiri?

Kepala Bidang Pajak Bakeuda Babel Herwanita (Nita) mengakui pernah ada wacana seperti itu. Pihaknya tengah menunggu arahan Gubernur Babel Erzaldi Rosman mengenai ini.

"Memang ada wacana seperti itu. Kami tengah memikirkan hal itu. Misalnya, sanksinya bisa berupa penundaan TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai). Kami akan minta arahan Pak Gub mengenai ini," kata Nita ditemui bangkapos.com di kantornya, Jumat (5/7/2019).

Nita menjelaskan kendaraan dinas milik pemerintah juga wajib membayar pajak kendaraan. Di lingkungan Pemprov Babel, Nita mengklaim bahwa seluruh kendaraan dinas telah membayar pajak.

"Kalau di pemprov khususnya sudah ada instruksi Gubernur, harus dilunasi semua kendaraan dari OPD-OPD ini karena kan sudah ada dana (anggarannya), tinggal bayar saja. Tetapi kendaraan dinas di kabupaten kota ini kan ada wilayah sendiri, ada juga yang nunggak-nunggak," katanya.

Pihaknya mengimbau agar kendaraan dinas milik pemerintah juga taat membayar pajak kendaraan.

"Banyak (yang nunggak di kabupaten kota), tidak usah disebutlah (tidak enak)," ucap dia.

Tunggakan Pajak Kendaraan di Babel Capai Setengah Triliun

Sejak Juli ini, Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Keuangan Daerah di kabupaten kota akan ikut dalam razia gabungan bersama petugas lalu lintas dan instansi terkait hingga dua kali dalam sebulan. Ini adalah upaya Bakedua menggenjot penerimaan pajak kendaraan sekaligus mengejar tunggakan pajak kendaraan di Babel.

Tunggakan pajak kendaraan di Babel saat ini mencapai Rp 557 miliar. Tunggakan ini, berdasarkan data Bakeuda, berasal dari kendaraan-kendaaran yang ada atau pernah ada sejak Babel masih bergabung dengan Sumatera Selatan dulu.

Babel memang mengandalkan penerimaan dari kendaraan bermotor pada pundi-pundi PAD-nya. Sebagai gambaran, dari sekitar Rp 900 miliar rencana target PAD pada rencana APBD Perubahan 2019 ini, Rp 200 miliar di antaranya berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB), dan sisanya mengandalkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesat Rp 183,8 Miliar dan Pajak Bahan Bakar sebesar Rp231,35 miliar. 

Sejak awal Juli lalu, Bakeuda sudah ikut razia gabungan di Kabupaten Bangka sebanyak dua kali. Meski belum mendapatkan laporan hasilnya, menurut Nita, dari dua razia tersebut lumayan berjalan baik bagi pihaknya.

"Lumayan kemarin. Ada juga masyarakat yang bayar di tempat. Di Bangka itu sudah dua kali razia. Kami siapkan tempat pembayarannya di tempat razia," katanya.

(Bangka Pos / DedyQurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved