Berita pangkalpinang

Maryadi Mewakili Pangkalpinang di LKTI Penghulu Babel

H Maryadi mewakili Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pangkalpinang di Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Penghulu

Maryadi Mewakili Pangkalpinang di LKTI Penghulu Babel
Bangka Pos/Edwardi
H Maryadi, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) merangkap Penghulu Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- H Maryadi, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) merangkap Penghulu Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang mewakili Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pangkalpinang di Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Penghulu yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Renz Hotel Pangkalpinang, Selasa (02/07/2019).

H Maryadi mengungkapkan Karya Tulis Ilmiah (KTI) berjudul “Analisa Mekanisme Penerapan Wali Mafqud (Wali yang Sudah Hilang atau Tidak Diketahui Keberadaannya) Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Kompilasi Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kota Pangkalpinang”.

KTI ini dipresentasikan dihadapan 3 juri yang merupakan para akademisi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Dr Suparta, Dr HA Ghofar Mahfudz, dan Dr Andi Arif.

“Berbagai problematika kehidupan dalam masyarakat kepulauan juga terjadi di Kota Pangkalpinang. Salah satunya pernikahan yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah wali hakim karena wali nasabnya Mafqud atau hilang dan tidak diketahui keberadaannya,” kata H Maryadi, Jumat (05/07/2019).

Ditambahkannya, ada beberapa hal yang menyebabkannya antara lain terjadinya perceraian kedua orangtua mereka. Sehingga walinya tidak pernah lagi memberikan nafkah hidupnya.

"Mempelai perempuanya diangkat oleh orang lain, sehingga tidak terjalin lagi komunikasi dengan orang tua kandungnya dan malasnya mereka untuk bersusah payah mencari tahu tentang keberadaan walinya," ungkapnya.

Dalam pelaksanaan pernikahan apabila wali nasabnya hilang atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau mafqud, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah.

"Pelaksanaan pernikahan bagi walinya mafqud tetap dilaksanakan dengan syarat harus membuat surat pernyataan bahwa wali nasabnya memang benar tidak diketahui keberadaannya dengan diketahui oleh pejabat yang berwenang, tahapan ini dimaksudkan apabila suatu saat keberadaan wali nasabnya ada (tidak mafqud), maka sebagai pelaksana pernikahan (wali hakim) dapat mempertanggungjawabkan keabsahan tugasnya dan pernikahan tersebut dapat dibatalkan demi hukum," jelas Maryadi.

(Bangka Pos/Edwardi)

Penulis: edwardi
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved