Berita Sungailiat

Defisit Anggaran Pemkab Bangka Mencapai Rp 30 Milyar

Mulkan mengatakan defisit anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka mencapai Rp 30 Milyar tahun anggaran 2018-2019.

Defisit Anggaran Pemkab Bangka Mencapai Rp 30 Milyar
Dokumentasi Bangka Pos
Bupati Bangka Mulkan 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Bupati Kabupaten Bangka, Mulkan mengatakan defisit anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka mencapai Rp 30 Milyar tahun anggaran 2018-2019. Saat ini pemerintah daerah terus melakukan penutupan angka defisit itu dalam anggaran perubahan.

"Pertama kita lakukan penutupan angka defisit kita karena di induk dibolehkan berdasarkan peraturan pemerintah, tapi nanti ketika anggaran perubahan menutupi angka defisit itu. Kemaren defisit Rp 30 milyar pada 2019 juga. Anggaran dua kali anggaran induk dibahas di 2018 pelaksanaan 2019, berjalan selama enam bulan dan kita lakukan perubahan anggaran. Itu memang diharuskan semua. Bukan kita saja se Indoensia, ABT perubahan itu,"ungkap Bupati Bangka Mulkan kepada bangkapos.com, Senin (8/7/2019).

Mulkan menambahkan dari defisit anggaran ini, Pemerintah terus mengefesiensikan penggunaan anggaran terutama untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Kalau kami melakukan efesiensi anggaran memang arahkan kepada masyarakat apa yang disampaikan kurang bermanfaat harus kita efesiensi. Ya jadi begini defisit ini karena ploting anggaran untuk infrastruktur harus kita anggarkan, sehingga angka defisit lebih tinggi, di anggaran perubahan harus kita tutupi defisit itu,"lanjutnya.

Ia mengatakan banyak potensi yang masih terus digali untuk mendapatkan peningkatan APBD daerah seperti dari sektor perkebunan dan perpajakannya.

"Kita si banyak potensi untuk peningkatan daerah kita seperti dari HGU kita BPHTB itu sumber pendapatan besar banyak perkebunan, tambak udang. Silahkan pelaku usaha membuat hak guna usaha, kita welcome semua untuk berinvestasi ke Bangka sangat menerima,"tukasnya.

Sementata terkait, ketentuan pajak menurutnya itu sudah diatur dan berdasarkan ketentuan yang berlaku bertujuan untuk meningkatkan penghasilan dari sektor pajak.

"Ya pajak ini ketentuan dari pihak perpajakan harus kita ikuti pasti ada, kalau pajak lebih tinggi adanya ketentuan pajak bisa mengajukan dirjen perpajakan. Begini semuanya berperaturan dari pemerintah pusat turunan ke pemerintah daerah. Pusat tidak mungkin memiskinkan objek pajak mereka keberatan ajukan keberatan pada dirjen perpajakan atau bagian perpajakan,"lanjutnya.

(Bangka Pos/Riki Pratama)

Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved