Berita Pangkalpinang

Didit Sebut Izin HTI di Bangka Belitung Ngawur

Hasil pengecekan ke lapangan, ternyata kawasan HTI dinilai menyerobot kebun, sekitar pemukiman, dan kawasan fasilitas umum masyarakat.

Didit Sebut Izin HTI di Bangka Belitung Ngawur
(BANGKA POS / DEDY Q)
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya diwawancarai wartawan setelah paripurna DPRD Babel, Senin (8/7/2019). 

BANGKAPOS.COM-- Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya menyatakan, keberadaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Bangka Belitung tidak memberikan dampak positif apapun kepada masyarakat.

Hasil pengecekan ke lapangan, ternyata kawasan HTI dinilai menyerobot kebun, sekitar pemukiman, dan kawasan fasilitas umum masyarakat.

Menurut dia, izin HTI ngawur dan menjadi pertanyaan pihaknya.

"Kami melihat bahwa keberadaan (izin) HTI yang dikeluarkan pemerintah pusat sebelum ini, itu ngawur karena mereka tidak melihat situasi dan kondisi. Masak yang namanya lapangan bola juga kawasan HTI, belakang rumah masyarakat juga HTI, kebun karet, sawit, kebun sahang yang sudah puluhan tahun dimiliki masyarakat, tiba-tiba dicaplok menjadi kawasan HTI," beber Didit seusai paripurna di DPRD Babel, Senjn (8/7/2019).

Politisi PDI Perjuangan itu bilang, DPRD Babel sudah membuat keputusan politik agar rekomendasi yang disampaikan pansus dan panja HTI ditindaklanjuti. Pencabutan izin HTI, kata dia, sudah pernah dilakukan di Sumatera Selatan dan Riau.

"Yang mencabutnya bukan pusat, tetapi karena keberanian pemerintah daerahnya mencabut izin lingkungannya. Dengan begitu otomatis (perusahaan pemegang konsesi) HTI tidak bisa beraktivitas," ucap Didit.

Menurut Didit pula, izin lingkungan HTI saat ini juga tidak sesuai prosedur. Banyak masyarakat tidak tahu mengenai keberadaan HTI di kebun dan pemukiman mereka.

"Seharusnya ada uji publik, begini begitu. Kalau berdasarkan kajian hukum yang dilakukan pansus. Dari awal untuk mengeluarkan izin lingkungan itu, sudah dikategorikan tidak benar. Tinggal pemerintah provinsi menindaklanjuti, kajian hukumnya secara komprehensif," ucap dia.

Didit menegaskan, izin HTI juga kontraproduktif dengan visi-misi Gubernur Babel yang ingin mengembangkan kembali sektor pertanian.

"Pertanyaan saya, lahannya di mana. Percuma memberikan bibit gratis, sawit, lada, tetapi di satu sisi kawasan hutan diserahkan kepada pengusaha. Ini kan tidak sinkron," ucapnya.

Pemprov diminta harus berani mengambil sikap yang tidak abu-abu. Didit juga tak mengkahwatirkan adanya gugatan perusahaan pemegang konsesi jika izin itu dicabut.

"(Kalau ada perusahaan yang menggugat) Silakan. Target kami minimal tiga bulan ini sudah ada follow up (tindaklanjut). Kami tidak bermaksud intervensi, tetapi situasi dan kondisi masyarakat mengingkan agar HTI di Babel itu dihapus. DPRD kan tidak punya wewenang eksekutor, kalau ada, tidak perlu berlama-lama," tutur Didit.

(bangkapos.com / Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved