Berita Sungailiat

Kepala Kepegawaian Pemkab Bangka Sebut Pemecatan 11 PNS Sesuai Aturan dari BKN

11 PNS yang tersandung kasus tindak pidana korupsi dipecat berdasarkan keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Kepala Kepegawaian Pemkab Bangka Sebut Pemecatan 11 PNS Sesuai Aturan dari BKN
Dokumen Bangka Pos
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah ( BKSDMD) Pemerintah Kabupaten Bangka, Baharita. Area lampiran 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKSDMD) Pemerintah Kabupaten Bangka, Baharita mengatakan berdasarkan keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mereka melaksanakan aturan pemecatan terhadap 11 PNS yang tersandung kasus tindak pidana korupsi.

Mereka tidak ingin kepala daerah atau Bupati mendapatkan sanksi atau teguran dari Menteri Dalam Negeri terkait belum dipecatnya PNS yang telah melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan.

"Kita menjalankan tugas sesuai aturan dari BKN, tidak cukup dengan lisan takut salah kita minta surat secara tertulis, kami laksanakan. Biar Bupati tidak kena sanksi itu, saya tidak ada urusan apa apa, tidak mungkin kepala BKD tidak melaksanakan perintah dari BKN,"ungkap Baharita kepada wartawan, Senin (8/7/2019) di kantor DPRD Bangka.

Baharita mengatakan apabila tidak melaksanakan keputusan itu maka akan berdampak kepada Kepala Daerah dan Pegawai di Pemkab Bangka nantinya.

"Akan turun ke BKD bila tidak melaksanakan perintah BKN. Itu dari mereka ketakutan banyak salah bila tidak di berhentikan jadi permasalahan baru langsung diperdata,"ungkapnya.

Ia mengatakan sebanyak 11 PNS  telah dilakukan pemecatan secara tidak hormat, berawal dari sesama teman memberi tahu bahwa ada teman lainnya tersandung hukum.

"Itu kami lihat inventalisir yang menyampaikan dari mereka lah. Mereka yang kena (kasus) bernyayi, mereka kasus tipikor, kalau pidana umum ada aturanya tidak melihat berapa pidana dijatuhkan asal tipikor,"tukasnya.

Perwakilan keluarga dari 11 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipecat oleh Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan keputusan Bersama Mendagri, Menteri PANRB dan Kepala BKN terkait penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhkan hukuman berdasarkan putusan Pengadilan dan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bangka, pada Senin (8/7/2019) siang.
Perwakilan keluarga dari 11 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipecat oleh Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan keputusan Bersama Mendagri, Menteri PANRB dan Kepala BKN terkait penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhkan hukuman berdasarkan putusan Pengadilan dan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bangka, pada Senin (8/7/2019) siang. (Bangka Pos/Riki Pratama)

Sebelumnya perwakilan keluarga PNS yang dipecat atas keputusan Tiga Menteri mendatangi DPRD Bangka, Senin (8/7/2019) siang.

Dalam mediasi yang dipimpin Mendra Kurniawan dan didampingi Magrizan Anggota DPRD Kabupaten Bangka, dari Komisi I mendengarkan kedua belah pihak baik perwakilan keluarga PNS dan pihak BKD Kabupaten Bangka.

Pertemuan yang sempat alot dan bersitegang argumen itu, membicarakan soal keputusan pemecatan yang dilakukan pihak Pemkab Bangka terhadap 11 PNS yang tersandung hukum, dan dipecat tanpa ada proses pemecatan terlebih dahulu.

Halaman
12
Penulis: Riki Pratama
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved