Berita Sungailiat

Perwakilan Keluarga PNS yang Dipecat atas Keputusan Tiga Menteri Datangi DPRD Bangka

Pertemuan yang sempat alot dan bersitegang argumen itu, membicarakan soal keputusan pemecatan yang dilakukan pihak Pemkab Bangka terhadap 11 PNS

Perwakilan Keluarga PNS yang Dipecat atas Keputusan Tiga Menteri Datangi DPRD Bangka
Bangka Pos/Riki Pratama
Perwakilan keluarga dari 11 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipecat oleh Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan keputusan Bersama Mendagri, Menteri PANRB dan Kepala BKN terkait penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhkan hukuman berdasarkan putusan Pengadilan dan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bangka, pada Senin (8/7/2019) siang. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Perwakilan keluarga dari 11 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipecat oleh Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan keputusan Bersama Mendagri, Menteri PANRB dan Kepala BKN terkait penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhkan hukuman berdasarkan putusan Pengadilan dan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bangka, Senin (8/7/2019) siang.

Dalam mediasi yang dipimpin Mendra Kurniawan dan didampingi Magrizan Anggota DPRD Kabupaten Bangka, dari komisi satu mendengarkan kedua belah pihak baik perwakilan keluarga PNS dan pihak BKD Kabupaten Bangka.

Pertemuan yang sempat alot dan bersitegang argumen itu, membicarakan soal keputusan pemecatan yang dilakukan pihak Pemkab Bangka terhadap 11 PNS yang tersandung hukum, dan dipecat tanpa ada proses pemecatan terlebih dahulu.

"Maunya kita review, artinya apakah ini keputusan dari Bupati itu benar atau tidak, review dari dasar peraturan Peraturan perundang undangan, karena dasar di SKB tiga Menteri karena dasar SKB tiga menteri nomer 5 tahun 2014 dan PP 11 tahun 2017. Sementara kasus yang ada jauh sebelum itu, sebelum UU dan PP itu keluar, kita maunya sebenarnya BKD dan pimpinanya, konsultasi jangan konsultasi umum, tetapi beda kasus, bersangkutan panggil BAP, dan kasus per kasusnya baru di konsultasikan ke BKN sendiri,"kata Soni, kepada wartawan, Senin (8/7/2019).

Ia juga mengatakan terkait pemecatan di Provinsi Bangka Belitung berdasarkan pengetahuan mereka ada empat PNS di Provinsi Bangka Belitung dan itu telah dilakukan pemecatan pada Desember 2018 lalu, sementara untuk di Kabupaten/Kota tidak ada.

"Sementara di jumlah yang dipecat BKN sudah kelar, ada empat orang di Pemprov, Kabupaten Kota nol, namun tiba tiba muncul lagi. Sebelas dimunculkan, padahal empat sudah diproses Desember 2018. Ayo kita review, karena undang undang yang hanya berlaku surut itu, hanya undang terorisme, bisa seperti itu, kasian mereka yang sudah selesai di 2006, 2008, dan 2010 maksimum itu. Kenapa masih banyak yang lain tidak kena, yang lama lama namun kita tidak cerita salah benar,"ujarnya.

Soni mengatakan dari kasus ini, ia melihat banyak asas hukum yang dilanggar, sehingga perlu dilakukan review untuk menyelesaikanya.

"Banyak asas hukum dilanggar, asas legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP undang undang tidak boleh berlaku surut, ne bis in idem, artinya apa yang bersangkutan ini sudah dipidana, sudah diberikan sanksi sesuai UU ASN, dikenakan lagi sanksi adminitrasi yang lebih berat. Bupati sebelumnya sudah mengeluarkan SK pengangkatan kembali setelah mereka dikasih sanksi, diangkat kembali. Sama Bupati sekarang tanpa diperhatikan SK Bupati (lama) itu, main pecat saja,"tukasnya.

Ia mengatakan dalam hal ini kepala daerah harus bijak, apabila ingin memutuskan berdasarkan peraturan perundang undangan.

"Jadi harusnya Bupati sekarang bijak, bila Bupati lama salah, pada saat memutuskan membuat SK pengangkatan itu, dengan peraturan lama maka dibatalkan. Pembatalan jangan pakai Undang Undang baru, tetapi pakai undang yang lama, mungkin itu saja,"tukasnya

(Bangka Pos/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved