Raperda Menumpuk Jelang, Didit : Kami Akan All Out Menyelesaikan Tugas-Tugas Kami

Jelang berakhirnya periode jabatan 2014-2019, DPRD Kepulauan Bangka Belitung (Babel) masih harus membahas sejumlah rancangan

Raperda Menumpuk Jelang, Didit : Kami Akan All Out Menyelesaikan Tugas-Tugas Kami
Bangkapos.com/Muhammad Rizki
Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya 

Raperda Menumpuk Jelang, Didit : Kami Akan All Out Menyelesaikan Tugas-Tugas Kami

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Jelang berakhirnya periode jabatan 2014-2019, DPRD Kepulauan Bangka Belitung (Babel) masih harus membahas sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda).

Terbaru, pada paripurna Senin (8/7/2019), disampaikan empat raperda untuk dibahas, di antaranya Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2018, Raperda tentang Ketahanan Keluarga, Raperda tentang Penyiaran Televisi Melalui Kabel, dan raperda tentangRencana Umum Energi Daerah Babel.

Ini praktis menambah tumpukan raperda Babel yang sebelumnya memang belum rampung, misalnya Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan, periode jabatan 2014-2019 akan habis pada 25 September 2019.

Tiga bulan sisa masa jabatan tersisa akan digunakan menyelesaikan pembahasan raperda ini. "Maka Juli, Agustus, pertengahan September, kami akan all out menyelesaikan tugas-tugas kami. Tanpa mengurangi kualitas dari apa yang dibahas," kata Didit.

Didit optismistis target ini tercapai. Jajarannya akan segera bekerja membahas raperda.

"Optimis. Minimal besok (hari ini) sudah mulai kami bahas. Saya juga sudah membatasi kegiatan-kegiatan ke luar daerah," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Pun demikian dengan raperda RZWP3K. Dia juga menargetkan hal serupa. "Sebelum masa jabatan yang lama ini habis, insyaallah ini akan selesai,"

Politisi berkepala plontos itu mengatakan permasalahan yang terjadi pada pembahasan raperda RZWP3K saat ini adalah tumpang tindih usulan peruntukan zonasi yang disampaikan eksekutif. Masyarakat misalnya tidak menginginkan adanya aktivitas penambangan Kapal Isap Produksi (KIP), tetapi di sisi lain Tambang Inkonvensional tak dipermasalahkan.

Begitu juga dengan rencana peruntukan pariwisata silang menyilang dengan pertambangan yang belum fix saat diusulkan eksekutif.
"Maksud kami kalau usul, ini mau dijadikan kawasan wisata, pertanian atau pertambangan, ini harus jelas," katanya. (bangkapos.com / Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved