Berita Pangkalpinang

Terkait HTI di Babel, Ketua Pansus: Seluruh Masyarakat Menolak

Panitia khusus (Pansus) Hutan Tanaman Industri (HTI) Bangka Belitung menyampaikan tujuh poin rekomendasi kepada Pemprov Babel

Terkait HTI di Babel, Ketua Pansus: Seluruh Masyarakat Menolak
(BANGKA POS / DEDY Q)
Ketua Pansus HTI Babel Toni Mukti 

BANGKAPOS.COM--Panitia khusus (Pansus) Hutan Tanaman Industri (HTI) Bangka Belitung menyampaikan tujuh poin rekomendasi kepada Pemprov Babel. Rekomendasi tersebut disampaikan pada paripurna DPRD Babel, Senin (8/7/2019).

Ketua Pansus HTI Babel Toni Mukti mengatakan, satu di antara poinnya menyoroti mengenai masalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) saat terkait HTI itu masih menjadi kewenangan kabupaten.

Pansus HTI Babel Sampaikan Rekomendasi

"Yang jelas masalah Amdal ini kalau kita lihat sangat banyak persoalan penuh rekayasa dan lain-lain," kata Toni sesuai paripuran di DPRD Babel.

Temuan Pansus HTI di lapangan, penerbitan Amdal tak memenuhi beberapa syarat.

Misalnya, tidak adanya konsultasi publik dengan mengundang masyarakat saat perusahaan mengajukan izin.

"Ini yang hadir kadang-kadang bukan masyarakat setempat, masyarakat di luar itu. Ini kan masalah artinya kan. Ini kami temukan," kata Toni.

Menurut Toni, mereka di lapangan juga menemukan penolakan masyarakat kepada sembilan perusahaan pemegang konsesi di Babel.

"Semuanya, di manapun katakanlah konsesi HTI itu ada, seluruh masyarakat menolak. Mereka meminta agar Gubernur membatalkan (izin Amdal) HTI tersebut, terutama izin Amdal. Izin HTI itu sendiri ada di kementerian," katanya.

Permasalahan Amdal HTI saat ini menjadi kewenangan Gubernur. Kata Toni, jika Gubernur mencabut atau menolak izin Amdal tersebut maka izin HTI itu gugur dengan sendirinya.

"Itu otomatis," katanya.

Beberapa poin rekomendasi pansus yang perlu menjadi perhatian penting oleh Toni adalah Gubernur Babel haeus menyurati kembali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mencabut izin HTI. Pansus juga meminta adanya penghentian sementara perusahaan pemegang konsesi HTI sampai ada balasan surat dari KLHK.

"Kami beri tenggat waktu untuk membentuk tim evaluasi paling tidak 30 hari. Biar cepat... konkretnya dicabut (izin Amdal-nya)," kata dia.

(bangkapos.com / Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved