11 PNS Kabupaten Bangka di Pecat, Anggota DPRD Ini Minta Pemda Jangan Asal Buat Kebijakan

Anggota DPRD Bangka, Magrizan ikut berpendapat terkait pemecatan 11 PNS oleh Bupati Bangka, menurutnya pengelolaan administrasi

11 PNS Kabupaten Bangka di Pecat, Anggota DPRD Ini Minta Pemda Jangan Asal Buat Kebijakan
dok bangka pos
Magrizan 

11 PNS Kabupaten Bangka di Pecat, Anggota DPRD Ini Minta Pemda Jangan Asal Buat Kebijakan

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Anggota DPRD Bangka, Magrizan ikut berpendapat terkait pemecatan 11 PNS oleh Bupati Bangka, menurutnya pengelolaan administrasi pemerintahan tidak dapat dilakukan secara amatiran dan harus sesuai dengan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami selaku perwakilan rakyat Kabupaten Bangka sangat konsen dengan permasalahan-permasalahan yang ada apalagi terkait dengan perlindungan hal warga masyarakat. Pemda Bangka jangan sembarangan mengeluarkan kebijakan publik sebelum dilakukan kajian yang
mendalam apakah kebijakan yang akan diambil telah sesuai dengan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya

"Jangan sampai Pemda asal membuat kebijakan dan apabila dianggap salah silahkan gugat ke PTUN, tindakan amatiran dalam tata kelola system pemerintahan yang baik,"kata Magrizan kepada wartawan, Selasa (9/7/2019).

Ia menambahkan, apabila setelah dikaji ternyata memang terjadi maladministrasi tidak sesuai prosedur serta tidak sesuai dengan asas hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pihaknya meminta pihak Pemda Bangka harus segera melakukan revisi. Sehingga polemik ini tidak berlarut-larut.

"Ini harus menjadi pembelajaran untuk permasalahan yang lainnya menurut magrizan. Coba bayangkan apabila Pemda Bangka tidak hati-hati dalam melaksanakan administrasi pemerintahan dan melakukan kesalahan misalnya dalam kebijakan perizinan, kebijakan penganggaran, dan banyak kebijakan lainya, Menjalankan kebijakan terkait aturan perundang-undanganan tidak dapat hanya berdasarkan asumsi atau menafsiran pribadi, kalau ini dilakukan bahaya kita,"

"Kami selaku dewan, akan terus melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sesua tupoksi kami apalagi menyangkut hak dan jaminan terhadap warga masyarat Kabupaten Bangka, itu tugas kami," tegasnya.

Follow IG Bangka Pos

Sebelumnya, buntut dari protes dari 11 ASN yang mendapatkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) mendapatkan perlawanan dari Bupati Bangka.

Dimana berdasarkan keputusan Bersama Mendagri, Menteri PANRB dan Kepala BKN terkait penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhkan hukuman berdasarkan putusan Pengadilan dan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.

Mulkan, mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan aturan hukum dan bukan mengada ada, ia juga mempersilakan untuk para ASN yang dirugikan untuk mengambil jalur hukum yang lebih tinggi bila tak puas atas keputusannya tersebut.

"Kita berpijak pada aturan hukum, ya kalau Bupati sifatnya merespon dari rujukan dari turunan aturan, bukan hanya di Kabupaten Bangka, se Indonesia siapa yang terkena kasus korupsi di PTDH, Bupati menandatangi Surat Keterangan (SK) ada kajian hukumnya,"kata Bupati Mulkan kepada wartawan, Selasa (9/7/2019).

Subscribe Youtube Bangka Pos

Tags
PNS
Dipecat
Penulis: Riki Pratama
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved