Berita Belitung

BPD Tidak Bisa Memakzulkan Kepala Desa

Pengambilan sumpah jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masa ke anggotaan tahun 2019-2025 dilaksanakan secara bertahap.

BPD Tidak Bisa Memakzulkan Kepala Desa
Posbelitung.co/Suharli
Bupati Belitung Timur didampingi Forkopimda foto bersama BPD dari kecamatan Simpang Pesak, Selasa (9/7/2019) 

POSBELITUNG.CO-- Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur, Ida Lismawati menyampaikan pengambilan sumpah jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masa ke anggotaan tahun 2019-2025 dilaksanakan secara bertahap.

"Jadi ada dua gelombang, kenapa dua gelombang karena memperhitungkan masa bakti mereka yang berbeda tidak bisa kami paksakan sama, karena bisa mengurangi masa jabatan BPD beberapa desa,"  jelas Ida kepada posbelitung.co, Selasa (9/7/2019).

Dari 29 desa yang BPD nya dilantik pada hari ini adalah 13 desa dari empat kecamatan yakni Kecamatan Gantung, Simpang Renggiang, Simpang Pesak, dan Dendang. Sedangkan pada gelombang keduanya pada (31/7) akan datang ada 16 desa dari tiga kecamatan yakni Manggar, Damar dan Kelapa kampit.

Menurut Ida tugas pokok mereka adalah menggali informasi dan aspirasi masyarakat, mengangkat aspirasi dan inspirasi kedalam musyawarah desa, untuk suatu perencanaan pembangunan desa.

"itu saja inti dari mereka (BPD), kalau yang lain-lainnya sebagai pengawas dan pembina itu sifatnya umum," ujar Ida

Dia berharap selama enam tahun masa bakti BPD bisa menjadi satu lembaga musyawarah yang bisa menjadi mitra pemerintahan desa.

Menurut Ida dari evaluasi peran BPD yang sudah-sudah dalam kurun waktu tiga tahunan lalu menilai anggota BPD sudah paham dan mengerti fungsi mereka.

"Setelah 2014 kita ada perubahan signifikan dimana kalau dulu mereka badan perwakilan desa, jadi seperti dewannya desa, tetapi setelah UU baru mereka sebagai badan musyawarah yang artinya mereka dijauhkan dari kepentingan politik. Jadi mereka sama sekali bukan dari anggota parpol, atau mungkin mereka berpolitik praktis di desa itu sama sekali tidak boleh, jadi mereka murni dari badan musyawarah, dan mereka ini berasal dari beberapa elemen masyarakat, artinya bisa dari tokoh masyarakat, dan mereka ada salah satu unsur keterwakilan perempuan di desa," jelas Ida.

Dia mengakui, slama tiga tahun ini para anggota BPD berperan. "Saya melihat langsung karena dulu saya lama di Pemdes, yang paling nampak ketika mereka merencanakan suatu kegiatan pembangunan desa yang dituangkan dalam kegiatan APBDes. Walau pun mungkin banyak musyawarah-musyawarah lain yang muaranya bukan ke pembangunan desa," ungkap Ida.

Selain itu Ida juga mengatakan sekarang para anggota BPD sudah paham dan mengerti bahwa sebagai badan musyawarah mereka tidak bisa bertindak seolah-olah sangat tinggi kewenangannya untuk memakzulkan kepala desa.

"Kalau sekarang tidak. Kalau dulu mungkin ada kepala desa yang melakukan tindakan diluar kewajaran desa yang akhirnya masyarakat menuntut Kades untuk mundur, tetapi itu bukan kewenangan BPD, karena itu sudah tidak layak lagi sebagai badan musyawarah," jelas Ida.

Dari sisi tunjangan kepada BPD Dinsos juga lihat adanya peningkatan tunjangan, dimana dulu menurut Ida kesenjangannya sangat jauh dengan perangkat desa.

"Kalau sekarang hampir sama dengan perangkat desa walaupun tidak bisa disamakan, terus terang saja mereka tidak punya jam kerja pasti, tetapi jelas 24 jam pun jika mereka dibutuhkan mereka siap," beber Ida. (Posbelitung.co/Suharli)

Penulis: Suharli
Editor: nurhayati
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved