Berita Sungailiat

Pemkab Bangka Gaet KPK untuk Bantu Penyerapan Dana Desa

Pemerintah Kabupaten Bangka menggaet Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu para Kepala Desa se Kabupaten Bangka dalam menambah pengetahuan

Pemkab Bangka Gaet KPK untuk Bantu Penyerapan Dana Desa
Bangkapos/Riki
Pemerintah Kabupaten Bangka menggaet Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu para Kepala Desa se Kabupaten Bangka dalam menambah pengetahuan untuk menggunakan anggaran Desa. Tujuanya agar tidak ada ketakutan dan tingginya penyerapan anggaran Desa pertahunnya. 

BANGKAPOS.COM--Pemerintah Kabupaten Bangka menggaet Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu para Kepala Desa se Kabupaten Bangka dalam menambah pengetahuan untuk menggunakan anggaran Desa. Tujuannya agar tidak ada ketakutan dan tingginya penyerapan anggaran Desa pertahunnya.

Ia menjelaskan, Kepala Desa jangan hanya membangun jalan setapak atau drainase dalam menggunakan anggarannya, perlu inovasi lainnya untuk menghasilkan pendapatan dan pemberdayaan kepada masyarakat.

"Jadi saya sudah sampaikan jangan fokus pada infrastruktur, sebanyak apapun membangun infrastruktur tidak ada fit back, anggaran akan habis, dari dana Desa untuk infrastruktur itu mereka harus bisa menciptakan lapangan kerja, usaha yang ada di daerah mereka, tetapi kalau membangun jangan hanya drainase yang perlu perawatan, bangun jalan juga kelas jalannya biasa, baiknya uang desa buat usaha yang ada di desa itu, menghasilkan pendapatan desa tidak bisa ketergantungan ADD terus," kata Bupati Mulkan kepada wartawan, Selasa (9/7/2019).

Ia mengakui sampai saat ini masih minimnya penyerapan anggaran Pemerintahan Desa karena adanya ketakutan dalam penggunaanya.

"Sampai hari ini penyerapan masih minim ada suatu keraguan (Pemerintah Desa--red) dalam hal penyerapan anggaran, dalam masa pemerintahan kami ini, kita harus mencari permasalahan kepala desa melihat penyerapan tidak sampai 80 persen," ungkapnya.

Mulkan mengatakan dengan banyaknya keraguan menggunakan anggaran Desa berakibat rendahnya penyerapan anggaran Desa saat ini. Ia harapkan dengan ilmu serta pengetahuan menggunakan anggaran Desa oleh pihak KPK bisa menambah percaya diri Kepala Desa dalam membangun Desanya.

"Kepala desa adanya suatu keraguan, terkait penyerapan anggaran tersebut kita undang KPK mereka berdialog terkait penganggaran yang baik dalam penggunaanya," lanjutnya.

Lebih jauh ia menjelaskan penyerapan anggaran Desa saat ini tidak mencapai 50 persen, masih ada anggaran silpa yang harus digunakan untuk meningkatkan penyerapan

"Beberapa Desa masih dibawah 50 persen dalam pemeriksaan banyak silpa tidak baik di desa tidak di gunakan anggatan tersebut, kecuali berbenturan aturan aturan, ketika tidak ada benturan harus digunakan. Inilah akan di kupas dari pada KPK terutama dalam perencananan," pungkasnya. (Bangkapos/Riki Pratama)

 

Tags
Dana Desa
Penulis: Riki Pratama
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved