Berita Pangkalpinang

Wagub Babel: Sudah Ada Pergub Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah

Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah enggan berkomentar terlalu jauh mengenai kasus pemuatan zirkon di Pelabuhan Pangkalbalam

Wagub Babel: Sudah Ada Pergub Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah
Bangkapos.com/Dede Qurniawan
Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah 

BANGKAPOS.COM-- Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah enggan berkomentar terlalu jauh mengenai kasus pemuatan zirkon di Pelabuhan Pangkalbalam, Pangkalpinang yang kemudian dinyatakan belum dilengkapi dokumen sesuai ketentuan. Dia menjelaskan, pengolahan mineral ikutan timah di Babel sudah diatur.

Selain melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini juga sudah diatur melalui peraturan gubernur (Pergub). Pergub ini diketahui sempat menjadi pertanyaan Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya baru-baru ini.

"Pengaturannya sudah ada yaitu melalui perda. Kemudian juga sudah diatur tata cara kerjasamanya melalui peraturan gubernur," kata Fatah, Selasa (9/7/2019).

Perusahaan yang mengolah zirkon harus memiliki berbagai izin sesuai ketentuan yang berlaku. Misalnya asal usul Zirkon harus sesuai IUP ataupun perusahaan yang memiliki izin kerja sama dengan pemilik IUP dan dinilai oleh surveyor yang ditunjuk oleh Sucofindo.

Jika tidak demikian, maka zirkon tersebut dinyatakan tidak jelas.
"Jadi ini tidak main-main. Karena itu, untuk pengawasannya di lapangan baik di tataran baik kabupaten, terutamanya provinsi, harus dilihat sewaktu rekomendasi itu dikeluarkan surveyor, benar tidak surveyor itu yang ditunjuk oleh Sucofindo, kalau tidak, ya bullshit (ilegal)," kata Fatah.

Pengiriman Zirkon oleh pemegang izin resmi ke luar Babel hanya masih bisa dilakukan paling lama dua tahun sejak Perda Nomor 1 tahun 2019 diberlakukan. Lewat dari itu, Zirkon tak boleh lagi dikirim ke luar Babel.

Terkait pengiriman zikron ke luar Babel ini diketahui memang diatur dalam Perda Nomor 1 tahun 2019 pada Bab VI Ketentuan Peralihan pasal 18.
"Apabila setelah dua tahun, tidak boleh lagi ada pengangkutan-pengangkutan zirkon dari satu temlat ke tempat lain, dari satu pulau ke pulau lain, karena ini sudah dibatasi, dan sudah ada pergubnya," katanya.

Fatah bilang, pengelolaan zirkon misalnya juga menyangkut urusan pajak. Karena ia termasuk galian pasir, maka pajaknya adalah hak kabupaten. "Pemprov tidak (dapat pajaknya)," ujar Fatah.

Kepala Biro Hukum Setda Babel Maskupal membenarkan telah ada Pergub yang merupakan turunan Perda Nomor Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pergub yang dimaksud adalah Pergub nomor 28 tahun 2019 tentang Peraaturan Pelaksanaan Perda nomor 1 tahun 2019 tertanggal 21 mei 2019.

"Iya, betul. Sudah ada pergubnya," kata Maskupal.

Pergub Nomor 28 tahun 2019 terdiri dari enam bab dan 11 pasal. Pergub misalnya mengatur ruang lingkup, tata cara kerja sama pengusahaan mineral ikutan dan produk samping timah, tata cara pengamanan, hingga tata cara pelaporan.

Pada pergub tersebut disebutkan, ang termasuk mineral ikutan dan produk samping timah adalah Zirkon Silikat/Pasir (ZrSiO4),(ZrO2+HfO2), Ilmenit / FeTiO3, Rutil / TiO2 Zirkon/Zirkonium, Monasit /(Ce, La, Nd, Th)PO4 , Senotim / YPO4, dan Pasir kuarsa / SiO2. (Bangkapos.com/Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved