Berita Sungailiat

Kabupaten Bangka Terbanyak Produksi Daging Babi,Tahun 2018 RPH Potong 2.594 Ekor

Pada tahun 2018 sebanyak 2.594 ekor daging babi dipotong di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kabupaten Bangka.

Kabupaten Bangka Terbanyak Produksi Daging Babi,Tahun 2018 RPH Potong 2.594 Ekor
(ist/satpol pp)
Peternakan babi milik CV Kenanga Jaya Farm. 

BANGKAPOS.COM-- Pada tahun 2018 sebanyak 2.594 ekor daging babi dipotong di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kabupaten Bangka. Berdasarkan angka itu, produksi daging babi di Bangka terbesar dari kabupaten lainnya.

Selain produksi yang banyak, daging babi di Kabupaten Bangka terkenal dengan kualitas dagingnya serta banyak di kirim ke kabupaten lain di Pulau Bangka.

"Pada tahun 2018 sampai dengan Desember sebanyak 1.094 ekor sapi dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang ada di Kuday, dengan rata perbulan 85 hingga 148 ekor, tetapi pemotongan paling banyak pada Desember 148 ekor," ungkap Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Kemas Arfani Rahman, kepada bangkapos.com, Rabu (10/7/2019).

Sementara untuk wilayah Belinyu, menurutnya di rumah pemotongan hewan sebanyak 900 ekor, dengan rata rata 65 hingga 86 ekor perbulan, yang terbanyak pada Desember sebanyak 86 ekor, sama halnya dengan rumah pemotongan di Merawang yang memotong 600 ekor, dengan perbulannya rata rata 42 hingga 58 ekor. Dari total tersebut terdata sebanyak 2.594 ekor pertahun.

Untuk itu, Kemas mengatakan pihaknya akan terus berupaya serta mengevaluasi terkait keberadaan peternakan babi di Kabupaten Bangka, tentunya ada persyaratan serta ketentuan dalam mendapatkan izin peternakan babi.

"Kebanyakan di Bangka ini, ternaknya untuk penggemukan bila izin belum ada dekat dengan pemukiman jadi kita tidak akan memberikan rekomendasi izin. Kami harapkan kepada masyarakat yang melakukan usaha penggemukan babi silakan datang ke dinas untuk konsultasi apakah cukup pendaftaran usaha atau membuat izin inilah yang di perlukan," imbau Kemas.

Sementara untuk penertiban ternak babi yang menganggu ketertiban masyarakat, Kemas mengatakan itu kewenangan Sat Pol PP untuk menertibkan serta menegurnya.

"Bila telah mengganggu ketertiban umum kewenanganya adalah Pol PP, kita pihak dinas hanya memberikan saran serta nasehat, bila tidak mau dan mengindahkan baru Sat Pol PP melakukan tindakanya," kata Kemas. (Bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved