Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Ungkap Alasan Lakukan Kasasi ke MA Pilpres 2019

Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Ungkap Alasan Lakukan Kasasi ke MA Pilpres 2019

Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Ungkap Alasan Lakukan Kasasi ke MA Pilpres 2019
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) memberikan keterangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait perolehan suara Pilpres 2019 di kediaman Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (27/6/2019) malam. Dalam keterangannya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Pilpres 2019. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Kuasa Hukum Prabowo-Sandi dalam Permohonan Pelanggaran Administratif Pemilu (PAP) yang terstruktur Sistematis, dan masif (TSM) di Mahkamah Agung, Nicholay Aprilindo membantah diajukannya permohonan PAP ke 2 ke MA akibat rasa tidak puas terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Prabowo-Sandi.

Permohonan PAP ke 2 tersebut hanya untuk menindaklanjuti permohonan pertama yang tidak diterima MA.

"Bukan dikarenakan rasa tidak puas terhadap putusan PHPU MK tertanggal 27 juni 2019, akan tetapi Permohonan PAP dari Prabowo-Sandi tersebut adalah menindak lanjuti upaya hukum terhadap Laporan TSM terdahulu yang diajukan oleh Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais, terhadap Putusan Pendahuluan Bawaslu RI No.No.01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019, dan Permohonan PAP kepada Mahkamah Agung RI yang diajukan oleh Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 P/PAP/2019 tertanggal 26 Juni 2019," katanya melalui keterangan tertulis kepada Tribunnews, Kamis, (11/7/2019).

//

Ia juga membantah bila permohonan PAP ke 2 disebut kedaluwarsa.

Karena dasar hukum pengajuan PAP tersebut adalah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

"Disamping itu permohonan kedua itu tidak dapat dikatakan "Nebis in Idem" karena dalam permohonan, Mahkamah Agung RI belum memeriksa Pokok Permohonan/Materi Permohonan, Mahkamah Agung RI baru memeriksa syarat formil khususnya mengenai Legal Standing Pemohon dan kemudian memberikan Putusan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) dikarenakan Legal Standing Pemohon yang cacat formil," katanya.

//

Nicholay pun menjelaskan asal muasal permohonan PAP ke 2 itu ke MA.

Menurutnya permohonan itu karena Bawaslu tidak menerima laporan kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan pelapor Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais dengan alasan legalitas pada 15 Mei lalu.

Akibatnya, tidak ada Keputusan KPU untuk menindak lanjuti Putusan Pendahuluan Bawaslu tersebut, sehingga laporan adanya kecurangan Pemilu yang TSM terhenti sampai pada Putusan Pendahuluan Bawaslu.

Oleh karena itu kemudian karena tidak adanya Kepastian Hukum terhadap laporan kecurangan Pemilu itu, maka kuasa hukum Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais mengajukan Permohonan PAP pertama ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 31 Mei 2019.

Halaman
123
Editor: teddymalaka
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved