Berita Pangkalpinang

Usulan IUP Mendominasi, Didit: Perda Ini untuk Pasca Timah atau Melegalkan Pertambangan?

Perda RZWP3K Izin Usaha Pertambangan (IUP) masih mendominasi sebagai usulan yang disampaikan oleh hampir semua kabupaten/kota di Babel

Usulan IUP Mendominasi, Didit: Perda Ini untuk Pasca Timah atau Melegalkan Pertambangan?
Bangka Pos/Muhammad Rizki
Didit Srigusjaya, Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA  - Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya mengatakan jika dalam perda RZWP3K Izin Usaha Pertambangan (IUP) masih mendominasi sebagai usulan yang disampaikan oleh hampir semua kabupaten/kota di Babel, kecuali Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.

Seperti di Kabupaten Bangka yang mengusulkan 70 IUP, Bangka Tengah dengan kisaran 60 IUP, Bangka Selatan yang juga tak jauh berbeda. Sehingga timbul pertanyaan, perda zonasi ini sebenarnya dipersiapkan pasca timah, atau untuk sekedar melegalkan pertambangan.

"Maka kami bertanya, perda zonasi ini persiapan pasca timah atau hanya untuk sekedar melegalkan pertambangan ?" Ujar Didit, Kamis (11/7) saat ditemui di ruang kerjanya.

Didit berharap pada saat pembahasan perda RZWP3K selanjutnya, para bupati dan wali kota wajib hadir. Karena jika pada pembahasan selanjutnya pansus berkeinginan untuk menghapus IUP yang diusulkan tanpa kehadiran bupati dan walikota, Didit mengkhawatirkan mereka akan menyalahkan DPRD.

"Kita minta tolong kepada para bupati/walikota untuk hadir. Karena andai kata ada keinginan pansus untuk menghapus satu IUP, tanpa sepengetahuan mereka (bupati/walikota) nanti mereka menyalahkan DPRD," tegas Didit.

Sesuai rencana, minggu depan DPRD akan mengundang Bupati Kabupaten Bangka Tengah, dan Bupati Kabupaten Bangka Induk. Dan ia kembi mengulang agar pada saat pembahasan perda RZWP3K mendatang, semua pihak yang berkepentingan untuk hadir, seperti Bupati, pimpinan DPRD, Kepala Bapeda, dan para kepala Dinas.

"Harus lengkap, jadi kita diskusi sama-sama biar kualitas perda ini benar benar baik, karena yang punya wilayah kan bupati,"

Ia juga mendesak Gubernur untuk mendesak para bupati untuk hadir. Namun apabila pada saat yang sudah ditentukan para kepala daerah ini masih juga tidak hadir, maka DPRD menganggap para kepala daerah tersebut setuju apa pun yang menjadi keputusan pada saat pembahasan pekan depan.

(Bangka Pos/Muhammad Rizki)

Penulis: Muhammad Rizki
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved