Berita Pangkalpinang

Buntut Pengiriman 18.000 Ton Zirkon, DPRD Babel dan Pemprov Babel 'Ribut' Soal Pergub

Buntut dari aktivitas bongkar muat mineral ikutan berupa zirkon di Pelabuhan Pangkalbalam, Senin (8/7/2019) lalu, hubungan DPRD Babel dan Pemprov Babe

Buntut Pengiriman 18.000 Ton Zirkon, DPRD Babel dan Pemprov Babel 'Ribut' Soal Pergub
Bangkapos,com/Resha Juhari
PENGIRIMAN PASIR ZIRKON - Aktifitas mengisi muatan pasir zirkon dari truk ke dalam kapal tongkang yang ada di kawasan Pelabuhan Pangkalbalam yang dilakukan pada Senin (8/7/2019). Puluhan mobil truk yang berisi muatan pasir zirkon tampak memenuhi pelabuhan itu. BANGKA POS/RESHA JUHARI 

BANGKAPOS.COM-- Buntut dari aktivitas bongkar muat mineral ikutan berupa zirkon di Pelabuhan Pangkalbalam, Senin (8/7/2019) lalu, hubungan DPRD Babel dan Pemprov Babel seakan tanpa koordinasi.

DPRD Babel menyatakan, pengiriman mineral ikutan timah dari luar Babel diatur melalui Perda Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah.

Kemudian secara teknis pelaksanaan dituangkan melalui Pergub Babel, sehingga tata kelola mineral ikutan dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah.

Namun sampai saat ini, DPRD Babel belum menerima salinan pergub yang dimaksud.

"Justru kami menunggu Pergub Babel tersebut, agar semuanya menjadi jelas. Gubernur harusnya bertanggung jawab atas kondisi ini," kata Wakil Ketua DPRD Babel Dedy Yulianto saat menghubungi bangkapos.com, Jumat (12/7/2019).

Sementara Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah menyebutkan Pergub Babel turunan dari Perda Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah, sudah terbit sejak Mei 2019 lalu.

Pergub Babel Nomor 28 tahun 2019 sudah berisi aturan tentang asal usul mineral ikutan sesuai izin usaha pertambangan (IUP) dan melalui proses survei.

Menyikapi hal itu, Dedy Yulianto merasa pihaknya kecolongan karena Pemprov Babel tak melakukan koordinasi terkait Pergub Babel itu.

"Ini yang seharusnya menjadi perhatian. Zirkon dan pasir timah itu sama saja kalau mau dijual atau dibawa keluar Babel harus dengan aturan lengkap. Termasuk pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan rekomendasi CPI (Competen Person Indonesia) harus ada," kata Dedy Yulianto.

Sebelumnya, Biro Hukum Setda Babel Maskupal membenarkan telah ada Pergub yang merupakan turunan Perda Nomor Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pergub yang dimaksud adalah Pergub nomor 28 tahun 2019 tentang Peraaturan Pelaksanaan Perda nomor 1 tahun 2019 tertanggal 21 mei 2019.

Halaman
12
Penulis: Alza Munzi
Editor: nurhayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved